Aktivis Sumenep Demo Tolak Impor Garam Ke Kantor Dewan
Media Center, Selasa ( 13/03 ) Belasan aktivis yang mengatas namakan Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen
(Gempar) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi
menolak impor garam di Kantor DPRD setempat, Selasa
(13/03).
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Syaiful Bahri
mengatakan, pemerintah tidak seharusnya menyetujui impor garam. Sebab,
garam lokal masih banyak. Penolakan itu, karena Kabupaten Sumenep
merupakan Kabupaten terbesar pemasok garam di Jawa Timur.
Terbukti, pada tahun 2017, produksi garam di Madura mencapai 436.929.95
MT. Tahun ini, masih ada 60.000 MT garam yang belum tersalurkan. Ketika
masih ada garam, kenapa justru mengimpornya dari berbagai negara luar.
"Salah satunya yang masuk ke Madura adalah PT. Mitra Tunggal Swakarsa
dengan mengatas namakan Nord Tokyo dan impor dari India dengan
menggunakan Kapal Ansac Sesoda," terangnya, Selasa (13/03).
PT.
Mitra Tunggal Swakarsa, lanjut Syaiful, impor garam yang dilakukan,
yakni dengan dimasukkan ke Gudang PT. Garindo di Manyar
Gresik. PT. Garindo masih memiliki stok garam sebanyak 116.000 MT, dan
mengemas garam industri menjadi garam konsumsi.
Persoalan garam
pun, masih kata Syaiful, semakin menjadi dan penuh drama politik setelah
Menteri Perindustrian mengajukan rekomendasi garam konsumsi untuk
dijadikan garam industri.
"Dari sini semakin tampak pula bahwa ada
korporasi yang bermain untuk menguasai pasar garam nasional, sehingga
dampak dari drama ini petani garam harus menjerit," tegasnya.
Untuk
itu, pihak mahasiswa menuntut agar DPRD Sumenep menolak impor garam,
usut tuntas mafia garam, kembalikan regulasi impor garam seperti semula,
dengan catatan mewajibkan para importir membeli garam lokal dalam
kategori garam konsumsi.
"Dan yang terakhir, musnahkan garam
impor, agar tidak merembes ke pasar garam konsumsi untuk menjaga, agar
harga garam lokal tidak jatuh," tegasnya.
Aksi mahasiswa tersebut ditemui oleh anggota Komisi II DPRD Sumenep, Bambang Prayogi. Dia menyetujui untuk tidak melakukan impor garam. Bahkan, pihaknya mengajak para mahasiswa untuk mengawal terkait impor garam itu hingga selesai.
Selain itu, pihaknya juga menanda tangani surat pernyataan penolakan
impor garam.
"Kita wakil rakyat sepakat menolak impor
garam,"tegasnya.
Kendati demikian, Bambang meminta para mahasiswa untuk
duduk bersama membahas solusi terbaik mengatasi menolakan impor dan
mafia garam yang meresahkan petani.
"Mari duduk bareng, tidak
harus teriak-teriak seperti ini, karena kita memiliki misi yang sama,
membela dan memperjuangkan petani," tutupnya. ( Nita, Esha )
