Cegah Stunting, Sekretariat Wakil Presiden Dan TP2AK Gelar Bimtek
Media Center, Selasa ( 15/10 ) Dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Indonesia, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia dan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Percepatan Pencegahan Stunting selama 3 hari dari tanggal 15-18 Oktober 2019, di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Sebanyak 38 Kabupaten/Kota dari 3 Provinsi yang diundang pada Bimtek tersebut, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Termasuk Kabupaten Sumenep juga hadir, karena merupakan salah satu dari 12 Kabupaten di Jawa Timur yang berhasil menurunkan angka stunting dari 52,5 persen pada tahun 2013 menjadi 34,3 persen pada tahun 2018 atau turun sebesar 18,2 persen.
Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Riskiyana S. Putra, M.Kes, mengatakan, bimtek ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah kabupaten/kota terhadap strategi komunikasi perubahan perilaku yang berbasis kearifan lokal, sehingga dapat mempersiapkan kebijakan daerah yang efektif dalam mendukung percepatan pencegahan stunting.
"Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting Balita di tingkat nasional sebesar 6,4 persen selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 30,8 persen pada tahun 2018," jelasnya, Selasa (15/10/2019).
Ia menambahkan, stunting atau sering disebut kerdil (pendek) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
"Prevalensi stunting (kerdil) masih menjadi masalah gizi utama pada balita di Indonesia untuk itu lakukan pencegahan sejak dini dengan memberi ASI Eksklusif dan MPASI sehat ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas," pungkasnya.
7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. ( Miko, Fer )
