GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA DIHIMBAU SOSIALISASIKAN PKPS BBM
Sumenep-Infokom News Room : Dari hasil evaluasi dan pengalaman dilapangan, subsidi BBM ternyata lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas. Yang lebih efektif adalah subsidi langsung karena dapat dinikmati oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu beberapa waktu lalu Pemerintah telah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi BBM. Demikian ditegaskan Menko Kesra yang diwakili Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo ketika membuka sosialisasi pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM di Surabaya, Kamis (28/07). Menurut Mendiknas sebagai tindak lanjut dari kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut, Pemerintah melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM yang meliputi Bidang Pendidikan mendapat subsidi sebesar Rp. 6,27 triliun, Bidang Kesehatan memperoleh Rp. 3,87 triliun dan Infra Struktur Pedesaan sebesar Rp. 3,34 triliun. Secara detail Bambang Sudibyo menjelaskan, bahwa subsisdi untuk pendidikan meliputi Bantuan Khusus Murid atau bea siswa SD sampai dengan SMA yang dilaksanakan mulai Januari hingga Juni 2005, dan Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD, MI, SDLB, Pesantren Salafiyah, Sekolah keagamaan non-Islam penyelenggara Wajar Dikdas 9 tahun, SMP, MTs, SMPLB, baik negeri maupun swasta serta bea siswa untuk SMA dilaksanakan pada bulan Juli hingga Desember 2005 mendatang. Untuk Bidang Kesehatan meliputi biaya perawatan gratis di Rumah Sakit kelas 3 dan Puskesmas gratis bagi penduduk miskin. Sedangkan untuk Bidang Infra Struktur Pedesaan adalah Pembangunan di daerah tertinggal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti pengadaan air bersih dsb. Oleh karena itu, agar program tersebut berjalan sukses dan dipahami oleh masyarakat, Bambang Sudibyo mengharap kepada para Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar mensosialisasikan kepada masyarakat serta dilaksanakan dengan tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran. Acara yang diikuti oleh para Gubernur dan Bupati/Walik Kota se Indonesia Kawasan Timur itu, juga diisi materi sosialisasi oleh Mendagri, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Unsur Departemen Komunikasi dan Informatika, Unsur Departemen Kesehatan, Unsur Departemen Agama, Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Kepala BPKP. ( Kh )
