Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 04-05-2005
  • 479 Kali

MASA RESES, ANGGOTA DPRD JATIM LAKUKAN SERAP ASPIRASI

Sumenep-Infokom News Room : Masa reses I bagi anggota DPRD Jawa Timur dipergunakan untuk melakukan serap aspirasi kebawah. Hal itu juga dimanfaatkan oleh salah seorang anggota DPRD Jatim asal Kabupaten Sumenep, Drs. Darwies Mazsar, MM, Selasa (03/05) kepada para kader PKB dan sebagian masyarakat Sumenep, bertempat di BLK Kabupaten Sumenep. Saat ditemui News Room disela-sela serap aspirasi tersebut Darwies Mazsar mengaku, yang paling menonjol dalam serap aspirasi yang dilaksankannya itu, yakni masalah perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Untuk itu pihaknya berharap semua dana beasiswa yang merupakan dana konpensasi BBM dari Pemerintah akan sampai semua kepada masyarakat. Dijelaskan pula, bahwa dana bantuan beasiswa kepada siswa tidak mampu, untuk tingkat SD/MI sebesar Rp. 25 ribu per siswa/ perbulan, Tingkat SMP/MTs sebesar Rp. 60 ribu per siswa/perbulan, dan untuk tingkat SMA/MA sebesar Rp. 150 ribu per siswa/perbulan. Sementara itu saat ditanya mengenai dana Subsidi Biaya Minimal Pendidikan (SBMP) Jawa Timur, Darwies Mazsar menegaskan, jika itu khusus untuk SPP. Memang disatu sisi Sekolah diuntungkan, namun disisi lain siswa tidak membayar SPP dan pengawasannya lebih tidak rawan, sebab kalau siswa ada yang bayar SPP misalnya, berarti terjadi kongkalikong antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Karena itu menurut Darwies perlu diawasi termasuk juga dana kesehatan, sebab imbuhnya, dari Menteri Kesehatan sudah jelas, apakah orang kaya atau tak punya, siapapun yang masuk kelas 3 di Rumah Sakit itu gratis. Kalau tidak tegas menurut Darwies, itu bisa dipertanyakan. Sebab saat ini berbeda dengan tahun 2004 lalu yang ada tahapan jumlahnya, kalau lebih, dibayar sendiri oleh masyarakat, namun sekarang atau saat ini semua Askes yang akan bayar. Bahkan diakui anggota DPRD Propinsi Jawa Timur ini, untuk tahun 2005 Pemerintah Propinsi telah menganggarkan dana sebesar Rp. 22 Milyard, untuk membantu kesehatan masyarakat miskin. Namun sampai saat ini dana tersebut memang tidak dipakai karena sudah ada dana subsidi dari Pusat. Kemungkinan dana itu menurut Darwies, akan dialihkan kepada yang lain melalui pembahasan PAK Jawa Timur. ( Ren, Im, Esha )