fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Visi Misi

  • cieka

VISI

RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

a.         sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;

b.         sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;

c.         sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;

d.         sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Penentuan visi pembangunan dengan  misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

 

Di dalam visi tersebut terdapat 7 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

1.       Sumenep Makin Sejahtera di sini memiliki dua makna. Pertama, Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya (resources) alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. Apabila SDA yang melimpah seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (home industry lainnya dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (daya beli) masyarakat Sumenep. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai.

Bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan kesejahteraan ini sangat penting, karena jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi trend terjadinya proses pendalaman dan tekanan kemiskinan cenderung meningkat. Untuk itu, dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang terkelola dengan baik, dan ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, itu semua niscaya akan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global seiring diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas: MEA dan AFTA.

Kedua, Sumenep sebagai sebuah entitas kultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya/tradisi yang memiliki muatan nilai-nilai teologis (ke-Tuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna (meaning) lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia Madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah hantaman glamourisme dan pengaruh global. Intinya, keragaman budaya Madura dapat dijadikan modal penguatan ikatan dan kohesi sosial masyarakat Madura dalam menghadapi intervensi budaya maupun perkembangan perubahan masyarakat yang makin kontraktual, konsumtif dan permisif.

2.       Pemerintahan yang Mandiri adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Sumenep yang didukung stakeholders pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan Daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian di sini bukan berarti tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasar prakarsa/usul/inovasi Masyarakat Sumenep dan direalisasikan oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumenep sendiri. Mandiri adalah kondisi yang tidak tergantung pada pihak lain, tidak tersubordinasi, dan berkembang atas potensi swakarsa untuk menolong dirinya sendiri (self-help).

3.       Agamis di sini dalam pengertian bahwa semua proses dan output pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (Agama) untuk membentuk masyarakat Sumenep ber-akhlaqul karimah. Dengan kata lain apabila nilai – nilai luhur agama dijadikan modal/spirit dalam berkehidupan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di Kabupaten Sumenep akan tercipta masyarakat yang memiliki nilai moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

4.       Nasionalis adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

5.       Transparan atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Good Governance di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara (citizen) kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap di mana para pemegang kekuasaan dan masyarakat diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (clean government) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (accountable), yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua proses pembangunan hingga output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.

6.       Adil adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir ‘ketimpangan’ distribusi pembangunan antara daratan dan Kepulauan. Keadilan di sini tidaklah bersifat kuantitatif fifty-fifty, namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasar kebutuhan (need assesment) masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama dapat merasakan ‘manis’nya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep.

7.       Profesional bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan skill dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak. Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional di sini tidaklah berarti mendatangkan ‘orang luar’ (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

 

MISI

Berdasarkan Undang – undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1.     Misi Pertama, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan. Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

 

2.     Misi Kedua, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan. Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Peningkatan infrastruktur tersebut juga harus berwawasan lingkungan dengan didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Alam secara tepat.

 

3.     Misi Ketiga, Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi. Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Beragamnya potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausaha muda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan serta optimalisasi pariwisata daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, melalui pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah dengan potensi yang berbeda, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang pada muaranya diharapkan mampu memberi dukungan pada kesejahteraan masyarakat.

 

4.     Misi Keempat, Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel. Tata Pemerintahan yang baik (good governance) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh stakeholder baik dari aparatur pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab. Setiap aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Di samping itu, pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan Pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.

 

5.     Misi Kelima, Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan. Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kriminalitas, terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan terlaksananya kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga kelangsungan hidup yang aman dan damai dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mencukupi ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (LinMas), dan menyelesaikan serta mengurangi konflik sosial yang terjadi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

 

6.     Misi Keenam, Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang kaya kebudayaan dan nilai-nilai agamis. Hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal dan manca negara. Disamping itu, masyarakat Sumenep juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Sikap toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga dalam kehidupan bermasyarakat harus terus dikembangkan agar semangat persatuan dan kesatuan menjadi pilar penyangga yang kokoh menuju Kabupaten Sumenep yang maju dan sejahtera. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi pembangunan dengan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda harus terus dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan potensi kepeloporan pemuda dan olahraga.