News Room, Rabu ( 16/11 ) Masa keemasan Keraton Sumenep terjadi di generasi ketiga Dinasti Saut, yaitu di masa Sultan Abdurrahman Pakunataningrat. Di masa ini Sumenep tak hanya disegani oleh pihak serumpun namun juga kalangan kolonial asing.
Setelah Sultan Abdurrahman, tampuk pemerintahan pindah ke tangan putranya yaitu Panembahan Muhammad Shaleh yang memakai gelar ayahnya, Notokusumo ke-II—gelar Sultan Abdurrahman sebelum berganti Pakunataningrat.
Secara de jure, Panembahan Muhammad Shaleh merupakan raja (adipati terakhir), karena sepeninggal beliau, kekuasaan monarki Sumenep berakhir. Putra Panembahan Mohammad Shaleh, Pangeran Ario Pakunataningrat, statusnya dijadikan bupati pertama (1 Regent). Tanah-tanah milik Keraton diambil alih kolonial. Bupati dan bawahannya mendapat ganti hak atas tanah berupa tunjangan yang disebut Onderstand.
Belakangan onderstand juga diberikan pada seluruh keluarga bangsawan perorang f.70 perbulan (angka fantastis di masa itu). Sebuah pil manis yang sejatinya pahit. Karena kalangan bangsawan digiring menjadi pribadi yang dimanjakan fasilitas, dan tak sedikit yang malas sekolah.
Pasalnya, bagi bangsawan terpelajar yang menjadi pegawai justru tunjangan onderstandnya dicabut diganti dengan gaji kantoran yang jumlahnya lebih kecil. Kondisi ini tak hanya terjadi di Sumenep, namun juga di seluruh Madura.
Sepeninggal Pangeran Pakunataningrat, jabatan bupati tetap diberikan pada putranya, yaitu Pangeran Ario Pratamingkusumo. Setelah Pratamingkusumo, bupati dijabat oleh putranya yang bernama Raden Tumenggung Ario Prabuwinoto (1926 – 1929 Masehi). Tujuh turunan, sesuai dengan ramalan leluhur dinasti ini.
Prabuwinoto yang tak punya anak lelaki digantikan oleh Raden Samadikun, dari keluarga Kanoman Surabaya. Pergantian itu tentu saja merupakan campur tangan kolonial. Hingga Indonesia merdeka, beberapa bupati yang notabene di luar keluarga bangsawan Sumenep mengendalikan Kota paling timur ini. Madura sendiri resmi bergabung pada NKRI pada 1950.
Di masa orde baru, sesuai kebiasaan, perubahan angin terjadi. Kalangan militer selama beberapa periode (mulai Soemar oem hingga Sukarno Marsaid) menduduki kursi bupati. Tak begitu lama, perubahan kembali datang, kepemimpinan Kabupaten Sumenep kembali ke titah para kiai, hingga DR. KH. Abuya Busyro Karim, M.Si yang kini masuk periode kedua. ( M. Farhan, Fer )