2 BUMD Kabupaten Sumenep Tidak Menghasilkan PAD
News Room, Jumat ( 21/02 ) Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba atas penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bank Jatim tidak memenuhi target, bahkan 2 perusahaan daerah tidak memberi kontribusi sama sekali. Berdasarkan data di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) di 2013 lalu, hasil bagian laba atas penyertaan modal ke PAD itu hanya terealisasi Rp. 10,9 milyar atau 88 persen dari total target Rp. 11,4 milyar. Untuk Bank Jatim terealisasi Rp. 5,7 milyar dari target Rp. 6,6 milyar, BPRS Rp. 4,9 milyar dari target Rp. 4,5 milyar, kemudian PT. Sumekar Line sesuai target Rp. 130 juta, dan PDAM sebesar Rp. 158 juta dari target Rp. 79,3 juta. Sedangkan 2 BUMD lainnya, yakni PD Sumekar yang ditarget Rp. 39 juta, dan PT. Wira Usaha Sumekar (WUS) sebesar Rp. 500 juta dalam setahun dinyatakan sama sekali tidak terealisasi. Kepala DPPKA Sumenep, Drs. Carto, MM menjelaskan, dari 5 BUMD milik Pemkab hanya BPRS dan PDAM yang dinilai melampaui target ke PAD. Untuk dua perusahaan daerah yang tidak memberi kontribusi ke PAD itu menjadi catatan sendiri bagi Pemkab, sebab di 2013 lalu, telah menambah penyertaan modal sebesar Rp. 500 juta untuk PD Sumekar, dan Rp. 1,1 milyar untuk PT. WUS. “Dua BUMD, PD Sumekar dan PT. WUS pada tahun 2013 memang tidak menghasilkan PAD. Kami masih melakukan evaluasi, sebab menjadi catatan tersendiri, mengingat penyertaan yang diberikan cukup besar, tapi tidak bisa setor PAD,”katanya. Sementara, Direktur PT. WUS, Sitrul Arsy Musaie, S.Ag ketika dikonfirmasi enggan mengomentari mengenai nihilnya kontribusi perusahaan daerah yang dipimpinnya ke PAD. Sedangkan Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep, Drs. Hadi Soetarto, M.Si mengakui, kontribusi perusahaan daerah, khususnya PT. WUS dan PD Sumekar masih belum optimal. Hasil evaluasi Pemkab, tidak tercapainya target PAD dari PD Sumekar itu karena usaha yang diharap perusahaan daerah itu mulai berkurang. Di 2013 lalu, usahanya hanya fokus pada penyediaan obat-obatan atau apotik, bahkan di 2014 ini, akan melekat ke RSUD bersamaan dengan adanya Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Sedangkan PT. WUS, usaha yang masih aktif dijalankan hanya SPBU. “Makanya, kami akan mengevaluasi semua SKPD penghasil termasuk BUMD itu berkaitan dengan target pendapatan yang ditetapkan. Bahkan Pemkab akan mengkaji kendala yang dialami 2 perusahaan daerah itu termasuk dari sisi SDM-nya,”ungkapnya. ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
