Anggaran Jamkesmasda Sumenep Naik Rp. 12 Milyar
News Room, Selasa ( 07/02 ) Anggaran kesehatan bagi warga tidak mampu di Kabupaten Sumenep, untuk tahun 2012 bertambah menjadi Rp. 12 milyar, dari tahun sebelumnya yang dipatok Rp. 8 milyar. Kenaikan dana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah, dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep, yang telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), disesuaikan dengan jumlah pasien dari Keluarga Miskin (Gakin) yang terus bertambah tiap tahunnya. Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Susianto mengatakan, belasan milyar yang disediakan Pemerintah Kabupaten dalam pelayanan kesehatan gratis ini, untuk mengatasi warga kurang mampu yang tidak tertangani dalam program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). “Hanya saja, penggunaan anggaran Rp. 12 milyar itu, dikhususkan bagi pasien yang menggunakan Surat Pernyataan Tidak Mampu (SPM) atau pasien kelas III,”kata Susianto, ketika melakukan acara diskusi bersama para kuli tinta yang tergabung dalam Jurnalis Merah Putih (JMP) Sumenep, Senin (06/02) malam. Susianto mengakui, jika dari tahun ketahun, anggaran untuk pasien SPM itu terus mengalami kenaikan, yakni dari Rp. 4 milyar hingga mencapai Rp. 12 milyar tahun ini. “Kenaikan anggaran tersebut, menunjukan angka warga miskin yang mendapat jaminan kesehatan terus bertambah, atas dasar klaim rumah sakit berdasarkan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu tersebut. Yang mendapat pelayanan SPM itu, merupakan warga kurang mampu yang tidak masuk dalam Jamkesmas. Untuk Anggaran Jamkesmas sendiri mencapai Rp 1,3 milyar diawal tahun 2012 ini,”terangnya. Sementara, anggota Komisi D DPRD Sumenep, Nur Asyur menjelaskan, penambahan anggaran kesehatan tersebut, berpatokan pada jumlah pasien gakin yang ada di rumah sakit, karena data warga miskin di Kabupaten Sumenep tidak ada yang akurat. Dari berbagai sumber, baik itu SKPD yang menangani warga kurang mampu maupun Badan Pusat Statistik tidak ada angka yang sama. “Selama pembahasan anggaran di DPRD, banggar tidak pernah mendapatkan angka riil warga miskin di Sumenep. Ini kan aneh. Dan tidak masuk akal lagi, sesuai data pengguna SPM untuk Kecamatan Sapeken, justru lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang ada,”ungkapnya. Selain itu, kata Nur Asyur, banyak nama warga kurang mampu yang sudah memegang Jamkesmas tapi sering ditolak oleh PT. Askes dengan alasan nama tidak sama. Padahal, orangnya sudah benar dan sudah membawa surat keterangan dari Desa dan Kecamatan. “Kalau ini tidak kunjung teratasi, dipastikan ketika Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) sudah diterapkan, anggaran Jamkesmas tidak akan terserap secara maksimal,”pungkasnya. ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
