Anggota DPR-RI Dapil Madura Tolak Kenaikan BBM
News Room, Sabtu (19/04) Rencana pemerintah pusat akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), nampaknya tidak mendapat respon positif dari kalangan anggota DPR-RI. Sebab, jika pemerintah memaksakan diri untuk menaikkan BBM, maka dipastikan pemerintahan saat ini akan ambruk ditengah jalan dan dijamin tidak akan bisa menuntaskan masa baktinya. “Jadi, pemerintah jangan coba-coba menaikkan harga BBM, kalau masih ingin menuntaskan masa jabatannya. Karena itu, solusi terbaik yang harus dilakukan pemerintah, hanya melaksanakan penghematan besar-besaran,†kata MH. Said Abdullah, anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, ketika menghadiri sosialisasi UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu, UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Sabtu pagi (19/04), di Aula Sultan Abdurrahman Kantor KPUD Sumenep. MH. Said menerangkan, penghematan besar-besaran itu memang perlu dilakukan, sebab ada indikasi program-program yang dilaksanakan pemerintah, 20 prosen mark-up dari jumlah program yang ada. “Seharusnya pemerintah melakukan penyisiran di internal, mengingat anggaran sebesar Rp. 900 triliun itu setiap tahunnya selalu menyisakan anggaran 15 prosen. Jadi, rencana kenaikan BBM itu bukan pemikiran yang tepat, tapi justru akan menyengsarakan masyarakat, utamanya masyarakat miskin,†tegasnya. Hal senada juga dilontarkan Drs. H. Imam Supardi, Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar. Ia mengatakan, jika rencana kenaikan BBM itu sangat tidak wajar, karena akan menimbulkan kesengsaraan bagi kaum fakir miskin. H. Imam Supardi menilai, apabila rencana tersebut betul-betul dilaksanakan, dipastikan angka masyarakat miskin akan terus bertambah. “Untuk saat ini, kenaikan itu tidak harus dilakukan, sebab kondisi perekonomian Indonesia masih morat-marit. Kemudian, pemberian subsidi bagi masyarakat mampu, juga perlu dihapus, karena dianggap kurang efisien. Ya, sebaiknya diberikan kepada masyarakat miskin,†tegasnya. ( Nita, Esha )
