Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 28-11-2009
  • 454 Kali

Angka Golput Pilkada 2010 Diperkirakan Tinggi

News Room, Sabtu ( 28/11 ) Angka golongan putih (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Sumenep tahun 2010, diperkirakan tinggi. Karena, dengan anggaran yang dinilai sangat kecil yakni Rp. 15 milyar untuk 2 kali putaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat akan mengurangi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketua KPU Kabupaten Sumenep, Thoha Shamadi, ST mengatakan, jumlah TPS yang akan disediakan pada Pilkada 2010 nanti, akan sangat kecil dan bisa jadi separuh dari yang diasumsikan. ”Kondisi ini akan berdampak pada banyaknya masyarakat yang tidak akan menyalurkan hak suaranya, terutama di kepulauan. Sebab, dengan dikuranginya jumlah TPS itu, maka lokasi antara satu TPS ke TPS lainnya sangat berjauhan,”terang Thoha, pada wartawan dikantornya, Sabtu (28/11). Ia menjelaskan, pihaknya tidak habis pikir untuk bisa mengurangi jumlah TPS, yang jelas-jelas dampaknya terhadap penyaluran hak suara masyarakat. ”Sumenep ini punya letak geografis dengan 126 pulau. Jadi, kalau TPS itu benar-benar diciutkan, kami pastikan masyarakat kepulauan akan enggan menyalurkan hak suaranya,”ujarnya. Meski demikian, kata Thoha, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka golput. ”Tapi, kami tidak bisa menjamin pada pelaksanaan hari ”H” nanti, jikalau angka golput betul-betul tinggi. Dengan anggaran yang begitu minim itu, kami hanya bisa melakukan sosialisasi semampunya,”ungkapnya. Thoha menambahkan, semestinya Tim Anggaran (Timgar) Eksekutif dan Badan Anggaran (Banggar) Legislatif, sebelum memutuskan besaran anggaran Pilkada Sumenep 2010 mendatang, hendaknya memikirkan hal tersebut. Sebelumnya, KPU Sumenep mengalokasikan dana Pemilu Kepala Daerah sebesar Rp. 24 milyar. Karena, pada Pilkada tahun 2010, honor bagi jajaran KPU, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP), dan verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk persyaratan calon perseorangan, adalah item yang paling banyak menyedot anggaran. ( Nita, Esha )