Antisipasi Tumpang Tindih, DPRD Tingkatkan Pengawasan
Media Center, Rabu ( 28/03 ) Untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pekerjaan, DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, meningkatkan pengawasan di tingkat Desa.
"Pengawasan ke bawah kita tingkatkan, seiring banyaknya bantuan Pemerintah yang dikucurkan ke Desa. Itu sebagai langkah meminimalisir tumpang tindih pekerjaan," terang Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Moh. Ramsi, Rabu (28/03).
Sejak 2 tahun lalu terdapat beberapa jenis bantuan yang dikucurkan ke masing-masing Desa, yakni program Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Desa (BKDesa) yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Selain itu juga, terkadang Desa mendapatkan program Jaring Masyarakat (Jasmas) yang diploting dari dana APBD, baik Provinsi maupun APBD Sumenep, serta APBN.
"Fungsi pengawasan pasti kami lakukan. Karena itu merupakan salah satu fungsi legislasi," jelasnya.
Bahkan, ke depan pihaknya akan turun ke lokasi program yang dibiayai negara. Selain akan terjun kepada masyarakat guna menyerap aspirasi, dan keluh kesah masyarakat.
"Dari kebutuhan itu, nanti kami akan usulkan untuk diprogramkan dalam APBD," tegasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, R. Idris akan melakukan pengawasan dan trobosan baru, sehingga tidak ada program pemerintah yang tumpang tindih.
"Kami tidak ingin ada program pemerintah dalam pekerjaannya tumpang tindih," katanya saat memberikan arahan pada Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD tahun 2019 di Kantor Bappeda Kabupaten Sumenep, Rabu (28/03). ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
