Media Center, Sabtu ( 18/03 ) Ikatan Guru Indonesia (IGI) bekerja sama dengan Tim Inovasi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar Webinar Sekolah Responsif Gender yang diikuti sekitar 300 peserta, mulai kepala sekolah, guru, praktisi pendidikan, gender dan stakeholder lainnya, Sabtu (18/03/2023).
Bupati Sumenep Achmad Fauzi, sebagai Pelopor Sekolah Responsif Gender meminta semua pihak untuk berkomitmen, bertanggung jawab, dan mendukung Gerakan Sekolah Responsif Gender di Kabupaten Sumenep.
Bupati juga mengapresiasi atas inisiasi yang dilakukan Tim Inovasi Jawa Timur dan IGI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Webinar yang membahas seputar sekolah responsif gender, diharapkan bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Sumenep khususnya berkaitan dengan pendidikan anak gender.
Diakui Bupati, pada dasarnya semua anak di Indonesia terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, budaya, etnis dan agama, mereka juga memiliki kesempatan sama baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan hak yang harus mereka terima sebagai warga negara Indonesia.
"Ini merupakan tanggung jawab kita semua dalam memenuhi kebutuhan khususnya anak-anak gender, karena kesamaan hak itu bisa dilakukan meskipun secara implementasi di lapangan kadang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus diterima oleh gender di manapun berada," ujarnya.
Diakui, sesuai dengan gender parity index, Indonesia memperoleh nilai 0,97. Dan nilai di bawah 1 menunjukkan semakin kecilnya kesempatan bagi anak perempuan dalam meraih pendidikan.
Karenanya, Bupati menilai banyak hal yang harus kita lakukan bersama dalam rangka agar pola responsif gender ini bisa benar-benar berjalan khususnya di Kabupaten Sumenep.
Terjadinya ketimpangan gender di sekolah masih sering terlihat, misalnya perlakuan perundangan (bullying) hingga beban ganda bagi perempuan terkadang memang menjadi persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan.
Karena itulah, pihaknya berharap para guru, kepala sekolah dan seluruh stakeholder yang ada untuk benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, sehingga sekolah responsif gender benar-benar bisa diaplikasikan.
"Dengan pelatihan-pelatihan misalnya bisa dilaksanakan hingga pada akhirnya kita semua harus memiliki pemikiran yang sama khususnya mempresentasikan program sekolah responsif gender ini di sekolah masing-masing," tambahnya.
Selain itu, yang harus dilakukan salah satunya memberikan akses yang sangat lebar pada anak perempuan dalam rangka memberikan pendidikan, untuk bisa memiliki kesamaan dan peran.
Ini juga diharapkan agar keberadaan guru sebagai garda terdepan dapat berpartisipasi untuk bisa mendorong terutama pada perempuan dengan memberikan keyakinan dan motivasi dalam rangka mendorong anak-anak perempuan memiliki kesetaraan dalam dunia pendidikan.
"Kami mengajak semua untuk bersama-sama mendorong, mengawasi dan mengimplementasikan apa yang menjadi harapan terkait dengan sekolah responsif gender ini, sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai dengan dukungan semua pihak," harapnya.
Selanjutnya, paparan dalam webinar tersebut dilakukan dua pemateri dari Tim Inovasi, yakni Repelita Tambunan, Gender Officer Inovasi Indonesia di Jakarta yang memang memiliki basic studi tentang gender di salah satu university di Thailand hingga kemudian bergabung di Tim Inovasi sejak akhir 2020 lalu, juga merupakan pengembang modul pelatihan sekolah responsif gender.
Dalam kesempatan tersebut Ita panggilannya, menyampaikan seputar sosialisasi prinsip Gender Equality atau kesetaraan gender, Disability atau disabilitas and Social Inclusion atau inklusi sosial dasar (GETSI).
Kemudian Distrik Officer Inovasi Jawa Timur Ahmad Fathoni yang sejak 2018 bertugas mengawal program-program Inovasi di Kabupaten mitra di Jawa Timur, yakni Kabupaten Sumenep, Probolinggo dan Kabupaten Sidoarjo.
Dalam pembahasan materinya salah satunya terkait tujuan sekolah responsif gender. Di mana lembaga pendidikan diharapkan lebih menjamin persamaan peran dan tanggung jawab perempuan.
Bahkan, laki-laki secara adil dan setara dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan, berpartisipasi dan secara seimbang memiliki kontrol terhadap sumber-sumber pembangunan pendidikan serta menikmati manfaat yang sama dari hasil pendidikan.
Secara umum lanjut Fathoni, menciptakan sekolah responsif gender ada tiga, yakni dalam pembelajaran di kelas, lingkungan sekolah dan manajemen sekolah.
Selain ketiga Narasumber pada Webinar Sekolah Responsif Gender tersebut juga mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep Nia Kurnia Fauzi, yang kebetulan ada kegiatan bersaman. Serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Ardiansyah Ali Shochibi, menyampaikan apresiasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut guna mewujudkan sekolah responsif gender di Kabupaten Sumenep. ( Ren, Fer )