Bupati Undang Bibit Samad Rianto Bahas Soal Korupsi
News Room, Selasa ( 19/03 ) Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak tanggung-tanggung dalam memerangi segala bentuk perbuatan korupsi. Terbukti, Selasa (19/03) pagi, Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, M.Si secara resmi mengundang mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, untuk membahas soal korupsi. Bupati menjelaskan, pihaknya sengaja mengundang mantan pimpinan KPK tersebut, sebagai tindak lanjut, setelah dilakukan Pakta Integritas untuk memerangi korupsi. “Kebetulan mantan pimpinan KPK ini, Bibit Samad Rianto, sekarang membentuk Forum Peduli Memerangi Korupsi (FPMK). Banyak hal dibahas, termasuk kami ingin mengetahui sumber korupsi itu dimana saja, dan solusinya bagaimana kalau terjadi,”kata Bupati Sumenep, Selasa (19/03). Selain itu, Pemkab juga ingin memperdalam pengetahuan tentang ketika harus melakukan terobosan dalam rangka pelayanan, namun tidak bertentangan dengan aturan. “Selama ini kan kita belum tahu, apakah kebijakan yang diambil itu bertentangan atau tidak. Tapi, dalam pembahasan tadi disebutkan, bahwa kami tidak boleh ragu dalam mengambil kebijakan, yang penting terobosan tersebut tetap dalam aturan yang benar,”terangnya. Bupati mengungkapkan, hasil pertemuan itu, ternyata yang menjadi percontohan sebagai sumber terjadinya korupsi adalah pengadaan barang, termasuk pembangunan jalan. “Ini yang diwanti-wanti untuk selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Sebab, kalau sedikit ada kekeliruan, maka bisa langsung masuk ranah korupsi,”ujarnya. Sementara, Bibit Samad Rianto, yang saat ini selaku Ketua Umum Forum Peduli Memerangi Korupsi (FPMK) mengakui, bahwa kedatangannya ke Sumenep atas undangan Bupati setempat. “Sumenep ini merupakan Kabupaten pertama kali yang mengundang kami untuk membahas soal korupsi, setelah FPMK dibentuk. Mudah-mudahan kegiatan tersebut mampu memberikan pencerahan bagi pejabat di Sumenep, agar terhindar dari kasus korupsi,”ungkapnya. Bibit menerangkan, untuk memerangi korupsi ini tidak hanya dilingkungan pemerintah saja, namun dibutuhkan ikut serta dari masyarakat. “Jangan sampai ada ruang sedikit saja. Dimana pun tingkatannya, baik pemerintah hingga masyarakat, korupsi harus kita lawan. Baru korupsi bisa dimusnahkan,”pungkasya. ( Nita, Esha )
