DELAPAN STRATEGI ATASI RAWAN PANGAN
Sumenep-Infokom News Room : Delapan strategi untuk mengatasi rawan pangan di Jawa Timur antara lain, pemantapan ketersediaan pangan, pengembangan prasarana dan sarana, meningkatkan layanan kesehatan di pedesaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Ini merupakan hasil analisis akademisi Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang berdasarkan peta kerawanan pangan 2002. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappeprop) Jatim, Ir. Budi Setiawan, MMT usai acara “Perbincangan Peta Kerawanan Pangan atau Food Insecurity Atlas (FIA) Jatim� di Rumah Makan Pringgondani, Rabu (29/03) mengatakan, menanggapi presentasi dari akademisi Unibraw tersebut, Pemerintah Propinsi akan melakukan verifikasi terhadap data yang disajikan. Sehingga langkah strategi yang diambil benar-benar dapat mengatasi rawan pangan. “Secara umum, strategi ini dapat diterima, tetapi bagi pemprop perlu adanya review karena strategi yang diambil itu berdasarkan data rawan pangan 2002. Jadi untuk penerapan itu juga harus disesuaikan dengan kondisi sekarang�, ungkapnya. Dia menjelaskan, untuk mengatasi rawan pangan, pemprop sudah berupaya semaksimal mungkin. Salah satunya, melalui Program Aksi Penanganan Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak dengan kategori kegiatan regular seperti padat karya, Gerdutaskin dan rehabilitasi gedung sekolah. Sedangkan crash program meliputi pasar murah, pemberdayaan ekonomi mikro dan padat karya desa. “Masing-masing kegiatan itu memerlukan dana sebesar Rp. 584 miliar dan Rp. 425 miliar�, paparnya. Tentang peta rawan pangan itu, diharapkan lebih memudahkan pemerintah dalam menyoroti titik-titik rawan pangan tingkat kabupaten di Indonesia berdasarkan indikator terpilih sehingga pemerintah juga dapat mengidentifikasikan penyebab kerawanan pangan pada tiap Kabupaten/Kota. Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jatim, Drs Tari Soegiono MM mengatakan, ada 14 indikator suatu daerah dinyatakan rawan pangan. Empat diantaranya merupakan indikator sementara pada tingkat propinsi, antara lain persentase daerah hutan, daerah rawan longsor dan banjir dan sisanya merupakan indikator berdasarkan tingkat nasional. “Meliputi, aspek ketersediaan pangan, akses pangan, mata pencaharian, kesehatan dan gizi�, tandasnya. Berdasarkan peta kerawanan pangan 2006, menunjukkan tidak banyak tanda merah (teridentifikasi daerah rawan-red) pada peta Jatim, sehingga sesuai harapan Gubernur Jatim, pada 2007 Jatim akan terbebas dari rawan pangan kemungkinan besar dapat terealisasi. (Info Jatim, Esha)
Berita Terbaru
