Sumenep-Kominfo News Room : Dinas Kelautan dan Perikanan nampaknya segera merespon pembentukan Pramuka Saka Bahari (PSB). Buktinya, dalam waktu dekat ini akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, Ir. Heri Koentjoro Pribadi mengatakan, pihaknya saat ini memang memerlukan koordinasi sebelum membentuk Pramuka Saka Bahari, alasannya, pengelolaan hutan mangrouv itu leading sektornya adalah Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Menurut Heri Koentjoro, pemerintah daerah belum hingga kini belum membentuk Pramuka Saka Bahari, sebab pihaknya kebingungan untuk menentukan satuan unit kerja (Satker) yang berhak menangani Pramuka Saka Bahari tersebut. Namun setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Jawa Timur, pihaknya sudah memahami satuan unit kerja mana saja yang berwenang. Heri Koentjoro menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan waktu pembentukan Pramuka Saka Bahari Sumenep, sebab masih akan berkoordinasi dengan Kwarcab Pramuka Sumenep dan Pramuka Saka Bahari Propinsi Jawa Timur untuk meminta masukan dan saran yang menjadi dasar pembentukan Pramuka Saka Bahari Sumenep. (Yasik, Esha)