Media Center, Rabu ( 01/02 ) Menanggapi keluhan sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan mahasiswa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terkait pemberian anggaran itu Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) setempat, Sufiyanto, S.E., M.Si, angkat bicara.
Menurut Sufi, tidak semua organisasi tercover sebagai penerima bantuan dana hibah yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena banyak faktor.
"Salah satu penyebabnya adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Kami di Disparbudpora hanya menjalankan program sebelumnya," kata Sufiyanto, Rabu (01/02/2017).
Awalnya anggaran organisasi kepemudaan merupakan tanggung jawab Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setkab Sumenep, namun sejak Januari 2017 semua anggaran OKP dan Kemahasiswaan dialihkan ke Disparbudpora.
“Walau peralihan dari Kesmas, tapi anggaran dan penerima tidak berubah. Tetap seperti yang telah ada,” paparnya.
Sufi mengungkapkan, postur anggaran dan juga calon penerima sudah ditetapkan oleh Bappeda, sehingga Disparbudpora hanya menjalankan saja dan tidak berhak melakukan perubahan.
"Anggaran dan calon penerima OKP ini tidak berubah. Kami tidak berani menambah ataupun menguranginya," ungkapnya.
Berdasarkan data tahun ini Pemkab Sumenep menganggarkan sebesar Rp. 130 juta untuk OKP dan Kemahasiswaan. Rinciannya, untuk KNPI dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendapat anggaran masing-masing sebesar Rp. 25 juta, sementara FKPPI, HMI, GP Ansor, IPPNU/IPNU mendapat anggaran masing-masing sebesar Rp. 20 juta. ( Nita, Fer )