Harapan Reformasi Birokrasi, Belum Mencapai Sasaran
News Room, Rabu ( 13/04 ) Meski berbagai upaya dilakukan untuk membenahi dan meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan, namun harapan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dibidang kepegawaian, belum mencapai hasil sesuai sasaran dan tuntutan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. H. Moh. Saleh, M.Si pada acara Bimbingan Teknis (Bintek) dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Gedung Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) Batuan, Rabu (13/04) mengatakan, belum tercapainya pelaksanaan reformasi birokrasi dibidang kepegawaian tersebut penyebabnya, diantaranya masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, serta kondisi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih belum optimal. “Karena itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 ini, kita memiliki peraturan baru yang lebih jelas, rinci dan tegas. Kami harapkan, agar seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk lebih disiplin dan meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai abdi negara dan masyarakat,”tegasnya. H. Moh. Saleh menyatakan, peran Kasubag Tata Usaha/Kepegawaian dimasing-masing satuan kerja diharapkan melakukan pembinaan PNS dimasing-masing satuan kerjanya, sebab masalah disiplin PNS semestinya bukan tanggungjawab satu Satker saja, namun tanggungjawab bersama. ”Selain itu PNS mampu berkreasi dan berinovasi sesuai dengan keahliannya, guna mengikuti perubahan-perubahan sebagai penunjang aktifitas dan kinerjanya,” ungkapnya. Sementara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep, Drs. Carto, MM mengungkapkan, peserta Bintek tersebut seluruhnya berjumlah 200 orang, dengan perincian, pada hari pertama sebanyak 100 orang, pesertanya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pada hari kedua sebanyak 100 orang yang peseratanya merupakan aparatur pemerintah dari Kepala UPT dilingkungan SKPD. ( Yasik, Esha )
Berita Terbaru
