Harga Bensin Baru Rp. 6.000,00, Uang Gratis Dibagikan Hari Ini
News Room, Kamis ( 22/05) Pemerintah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi rata-rata sebesar 28,7 persen. Namun pengumuman resmi kenaikan baru akan dilakukan setelah evaluasi pengucuran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus beres dilakukan pemerintah. "Angka relatifnya sudah final, yaitu sebesar 28,7 persen," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu kemarin (21/05). Ketika ditanya kapan pemerintah akan resmi mengumumkan kenaikan harga BBM itu, Menkeu mengatakan, pada 23 Mei 2008 Presiden akan memanggil menteri-menteri terkait dengan kesiapan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Plus. BLT Plus adalah program kompensasi dari pemerintah kepada warga miskin guna meredam dampak kenaikan harga BBM. BLT Plus akan diberikan kepada warga miskin yang berhak, berupa uang tunai Rp 100.000,00 per-bulan dan sejumlah sembako selama setahun. "Pada Jumat 23 Mei 2008, Presiden akan memanggil Menko Kesra dan menteri terkait seperti Menteri Sosial dan Ketua Bappenas untuk mengevaluasi pembagian kartu BLT Plus dan persiapan pembayarannya. Saat itulah presiden akan memutuskan kapan (waktu kenaikan harga BBM). Bisa antara satu hari atau dua hari setelahnya," kata Sri Mulyani. Menurut Menkeu, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk program BLT sudah dicairkan dan ditransfer ke PT. Pos selaku penyalurnya. "Kartu BLT sampai sekarang sudah dibagikan di 13 kota sehingga BLT sudah siap distribusikan besok pagi (hari ini, red)," katanya. Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan Departemen Keuangan, dengan kenaikan harga rata-rata 28,7 persen, maka harga premium naik dari Rp. 4.500,00 menjadi Rp. 6.000,00 per-liter. Harga solar naik dari Rp. 4.300,00 menjadi Rp. 5.500,00 per-liter, dan harga minyak tanah naik dari Rp. 2.000,00 menjadi Rp 2.500 per-liter. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memastikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik sebesar 28,7 persen. Namun pengumuman resmi kenaikan baru akan dilakukan setelah evaluasi pengucuran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus beres dilakukan pemerintah. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam jumpa pers di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Rabu (21/05). "Angka itu sudah final (28,7 persen)," ujar Sri menjawab pertanyaan wartawan. "Besok (23 Mei) para menteri terkait akan dikumpulkan oleh Presiden. BLT Plus ‘kan akan dicairkan 23 Mei lewat Kantor Pos, nanti kita lihat evaluasinya, dan pengumuman kenaikan akan diumumkan saat itu juga," tambahnya. Sementara itu, hampir 900.000 Rumah Tangga Miskin (RTM) di 10 wilayah di Indonesia dipastikan akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus Rp. 300.000,00 per kepala keluarga pada penyaluran hari pertama 23 Mei besok. Penerimaan itu untuk masa tiga bulan. "Seluruh kartu miskin (BLT) untuk 10 wilayah tersebut telah kita kirim ke kantor daerah masing-masing dan kini kita sedang menunggu hasil verifikasi dari aparat RT/RW setempat mengenai status nama-nama penerima BLT yang diterima PT. Pos," kata Dirut PT. Pos Indonesia (Persero) Hanna Suryana, Rabu (21/05). Kesepuluh daerah tersebut adalah Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, Kupang, dan Makassar. Setelah verifikasi diterima, katanya, pihaknya baru akan membagikan kartu kepada RTM ke wilayah tersebut. "Seandainya terjadi perubahan status karena meninggal atau pindah, maka mereka akan memberitahu ke pihak Pos, dan kartunya kita tahan," katanya. Namun seandainya terjadi usulan RTM baru, maka pihaknya akan meneruskan hal itu ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi nantinya. "Setelah diverifikasi dan dianggap layak, maka dia akan menerima kartu untuk mengambil dana BLT. Sehingga tidak langsung menerima," katanya. Dia juga mengungkapkan, saat ini pihaknya masih terus menerima data RTM penerima BLT dari BPS. "Sampai sekarang kita sudah terima lebih dari 13 juta nama dari 19,1 juta calon penerima BLT Plus," katanya. Menurutnya, pengambilan dana BLT dapat dilakukan RTM di kantor pos daerah atau daerah tertentu yang disepakati. "Kalau daerahnya tidak ada Kantor Pos, maka petugas kita bisa datang ke daerah tertentu yang sudah disepakati," katanya. Anggaran PT. Pos untuk pencetakan kartu dan penyaluran kartu sendiri mencapai Rp. 318,97 miliar. ( Surya, Esha )
