News Room, Rabu ( 20/11 ) Ijin APMS (Agen Premium Minyak dan Solar) nakal yang biasa mensuplay kebutuhan masyarakat di Kepulauan Kabupaten Sumenep terancam dicabut. Itu sebagai konsekuensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berkepanjangan di kepulauan setempat. Salah satu anggota DPRD Sumenep asal Kepulauan Kangean, Moh. Husin mengatakan, kelangkaan BBM di kepulauan ini sudah berbulan-bulan, tapi hingga sekarang tak kunjung ada penyelesaian. Akibatnya warga kelimpungan mencari BBM untuk kelangsungan perekonomiannya. “Reses yang saya lakukan kemarin, rata-rata warga kepulauan Kangean, Sapeken, dan Sepudi mengeluhkan soal BBM. Apalagi harganya sudah mencapai Rp. 25.000,00 per-liter, baik jenis premium maupun solar,”kata Husin, Rabu (20/11). Husin melihat kondisi ini merupakan dampak dari kinerja APMS yang kurang memperhatikan kelancaran ketersediaan BBM sebagai kebutuhan warga kepulauan. “Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep, agar APMS yang dianggap tidak bisa mengawal kelancaran ketersediaan BBM di kepulauan, segera dievaluasi dan dikoreksi ijinnya. Kalau perlu, dicabut saja ijinnya,”tegasnya. Ia menambahkan, saatnya Pemerintah Kabupaten menseriusi persoalan kelangkaan BBM di kepulauan. “BBM ini kan urat nadinya perekonomian masyarakat kepulauan, yang sebagian besar sebagai nelayan. Kalau BBM mahal, otomatis masyarakat menjerit,”ungkapnya. Sebelumnya, kelangkaan BBM berkepanjangan terjadi hampir merata di semua wilayah kepulauan Sumenep. Bahkan harganya melambung, mencapai Rp 25.000,00 hingga Rp. 30.000,00 per-liter. Itupun hanya sebatas pada harga, namun barang tidak ada. Keberadaan APMS dianggap tidak membantu menyelesaikan kebutuhan masyarakat akan BBM, karena tidak menjual melalui dispencer. ( Nita, Esha )