News Room, Rabu ( 03/07 ) Wakil Bupati Sumenep, Ir. H. Soengkono Sidik, S.Sos, M.Si ketika menyampaikan Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (03/07) atas pelaksaaan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2012, diakui telah mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang telah disepakati bersama. Yakni, meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep, yang semuanya itu merupakan bentuk penjabaran dari pada visi dan misi Bupati. Dalam memberikan jawaban atas pandangan Fraksi-fraksi di DPRD Sumene, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Keadilan Demokrasi, Fraksi Partai Bulan Bintang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Berbagai saran, himbauan dan pertanyaan dalam pemandangan umum Fraksi tersebut, selain merupakan masukan dan bahan kajian, juga merupakan bahan penyempurnaan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2013 yang sedang berjalan, dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Sumenep,”ujarnya. Salah satu tanggapan atas Fraksi Partai Amanat Nasional, disampaikan bahwa, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 73.543.192.483,00, terealisasi sebesar Rp. 83.886.851.769,04 atau 116,78 persen. Hal ini merupakan suatu prestasi yang perlu kita banggakan bersama, karena pendapatan daerah yang direncanakan akan dicapai 100 persen ini merupakan target yang betul-betul dilaksanakan bersama sebagai konsekwensi dari sumber dana pembelanjaan dari APBD Kabupaten Sumenep. Bahkan, sejak Tahun Anggaran 2011, penerimaan PAD ditargetkan di RPJM naik sebesar 30 persen setiap tahun. Hal ini tentunya merupakan kerja keras yang harus dilakukan oleh Sektor Dinas penghasil. Dengan kata lain, pada Tahun Anggaran 2012 penerimaan mengalami pelampauan target sebesar 16,78 persen. Ini suatu perencanaan diawal penyusunan APBD yang cukup baik. Menanggapi atas pertanyaan Fraksi Keadilan Demokrasi dan Fraksi PPP, tentang upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, diharapkan agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Selanjutnya memperhatikan harapan Fraksi PBB, Fraksi PDIP dan Fraksi Keadilan Demokrasi, bahwa Pemerintah Daerah khususnya dalam kinerja pengelolaan keuangan, segera dilakukan evaluasi dan pembenahan kinerja keuangan, agar kualifikasi laporan keuangan tahunan dapat ditingkatkan untuk mencapai WTP. Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, PKNU, PPP, dan PDIP dapat disampaikan, sependapat bahwa perencanaan belanja yang dialokasikan harus dirancang secara tepat dan tidak over estimate. Namun demikian, perencanaan belanja juga harus dapat menentukan skala prioritas untuk menentukan tindakan yang tepat. Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) dapat kami sampaikan bahwa 4 (empat) sektor, yang menjadi fokus antara lain, pengentasan masalah kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, pengembangan UMK dan sistem ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur. Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi PDIP kami sependapat bahwa APBD Kabupaten Sumenep yang harus bertumpu pada kepentingan publik, dengan hasil lebih baik, berbiaya rendah (work better and cost less), transparan dan akuntabel, mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di organisasi. Menanggapi pernyataan dari Fraksi PKB, terkait pembangunan sarana infrastruktur dapat disampaikan bahwa Kabupaten Sumenep untuk kegiatan kontruksi anggaran yang diluncurkan sesuai dengan prioritas pengembangan SDA yang ada, dan kedepan kami sudah mulai mengembangkan potensi SDA yang ada di kepulauan. Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PPP, mengenai momentum perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum berbasis karakter (caracter building).( Ren, Esha )