KBP PNPM-MP Perlu Terus Lakukan Tiga Kegiatan Rutin
News Room, Sabtu ( 14/01 ) Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) Kabupaten Sumenep diharapkan perlu terus mengadakan 3 kegiatan rutin, seperti diskusi (kajian tematik), kunjungan lapangan, dan kegiatan-kegiatan tingkat kota, sehingga ketika melakukan penilaian kinerja Kabupaten dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan MAsyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) juga digunakan untuk ajang koordinasi dan konsolidasi komunitas. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Kota (Korkot) 25 Madura PNPM-MP, Eddy Iswantoro, ST di Sekretariat Askot CD Kabupaten Sumenep, Jl. Trunojoyo Kolor Sumenep, Sabtu(14/01). “Kegiatan diluar diskusi, kunjungan lapangan juga lebih bersifat belajar dan memahami masyarakat dalam setiap prosesnya, sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana monitoring,”ujarnya. Hasil dari kunjungan lapangan ini kemudian didiskusikan dan menjadi bahan refleksi didalam pertemuan selanjutnya, serta dibuat rumusan-rumusan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sedangkan kegiatan-kegiatan tingkat kota lainnya adalah mendorong terjadinya audiensi BKM di Kabupaten Sumenep dengan Bupati dan SKPD tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dalam rangka menyusun komitmen chanelling APBD melalui SKPD terkait. Ditambahkan, keterlibatan anggota KBP kedalam aktifitas yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Dinas atau Instansi terkait dimungkinkan, karena komitmen anggota KBP yang kebetulan berasal dari instansi terkait tersebut untuk mensosialiasikan keberadaan KBP dan hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan pada masyarakat. Sebab, anggota KBP Kabupaten Sumenep sendiri berasal dari beberapa SKPD, FKA BKM, LSM, UIM (PT), masyarakat, anggota TKPK Kabupaten Sumenep yang merupakan hasil revitalisasi diawal tahun 2011. Keberadaan KBP di tingkat Kabupaten dengan citra komunitasnya yang informal selalu cair dan sifat keanggotaannya yang relawan dan bergerak karena didorong rasa kepedulian dan komitmennya terhadap masalah kemiskinan. “Ini adalah aset yang cukup strategis bagi kemungkinan terjadinya dialog, evaluasi dan refleksi, proses umpan balik dan penyusunan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin dalam kerangka penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan,”tambahnya. ( Ren, Esha )
