Kebijakan Distribusi BBM, Tak Mudah Diterapkan Di Sumenep
News Room, Rabu ( 07/10 ) Berbagai kebijakan nasional, tidak semua bisa dipakai dan dilaksanakan oleh daerah-daerah tertentu yang memiliki berbagai persoalan, seperti di Kabupaten Sumenep yang memiliki banyak pulau-pulau yang sulit dijangkau seperti daerah lainnya.
Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si pada beberapa kali kegiatan, Selasa kemarin (06/10) mengungkapkan, berbagai kebijakan nasional memang ada yang tidak bisa diterapkan begitu saja di Kabupaten Sumenep. Salah satu contoh, berkaitan dengan kebijakan nasional tentang distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Dalam aturannya, distribusi BBM memang harus memakai tangki, namun distribusi BBM untuk kepulauan yang terpencil tidak mungkin bisa menggunakan tangki, sehingga terpaksana menggunakan jerigen,” ungkapnya.
Persoalan tersbut telah banyak membuat bingung masyarakat dibawah. Karena, ketika memaksanakan diri memakai jerigen dalam mendistribusikan BBM ke pulau-pulau terpencil, seperti dari Kepulauan Masalembu ke pulau Karamian, dari Sapeken ke pulau Paliat, dan dari Sepanjang ke pulau-pulau kecil lainnya, mereka justru ditangkap oleh aparat.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat, utamanya di kepulauan tentunya kerepotan dengan aturan tersebut. Karena, pada kenyataannya, aturan nasional sulit diterapkan pada titik-titik tertentu di daerah, khususnya di sejumlah kepulauan di Sumenep. Karena, apabila diterapkan kelangkaan BBM di kepulauan akan menjadi persoalan yang serius.
“Karena itu, mungkin ini harus menjadi bahan evaluasi bersama dan harus dicarikan solusinya, bagaimana kebijakan nasional ketika harus diterapkan begitu saja, tanpa melihat kesulitan di bawah,”tambahnya. ( Ren, Esha )
