Sumenep-Kominfo News Room : Pemerintah Daerah memikul beban yang sangat berat untuk melakukan pemerataan pembangunan, terutama dalam rangka membangun daerah tertinggal di 9 Kecamatan kepulauan. Pasalnya, sampai saat ini pemerintah belum memenuhi sarana infra struktur dasar. Hal itu terungkap dalam prakata Bupati Sumenep, KH. Moh. Ramdlan Siraj, SE, MM pada acara silaturahim dan dialog dengan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Ir. Syaifullah Yusuf di Pondok Pesantren Al-Karimiyah Desa Beraji Kecamatan Gapura, Selasa pagi (07/11). Bupati Sumenep menerangkan, yang terpenting untuk mengejar ketertinggalan pembanguan daerah tertinggal di 9 Kecamatan kepulauan yang jumlah pendukduknya mencapai 1 juta lebih itu, yakni pembangunan infra struktur dasar untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Infra struktur dasar yang masyarakat butuhkan itu, seperti transportasi laut, pelabuhan, air bersih, listrik dan kesehatan. Bahkan kata Bupati, dengan ketersediaan sarana infra struktur itu tidak hanya untuk kepentingan masyarakat setempat, tetapi akan mendatangkan pihak investor kedaerah kepulauan. Ditempat yang sama, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Syaifullah Yusuf mengakui, bahwa sejak 61 tahun Indonesia merdeka memang ada masyarakat didaerah yang tergolong kurang mampu, termasuk ketersediaan sarana infra struktur dasar. Namun demikian, dalam rangka mengatasi masalah itu, pemerintah bersama dengan daerah telah berupaya menyelesaikan persoalan itu melalui kebijakan yang selaras antara pusat dan daerah. Syaifullah Yusuf mengemukan, untuk memuluskan kebijakan pemerintah itu perlu dukungan dan peran aktif dari semua elemen masyarakat, karena hal itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah semata, mengingat sangat terbatasnya aparatur. ( Yasik, Esha )