News Room, Sabtu ( 16/10 ) Terjadinya persaoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Indonesia yang hampir setiap tahun banyak dilakukan pemulangan paksa dari Malaysia, harus menjadi evaluasi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait persoalan TKI tersebut. Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep, H. Moh. Imron kepada wartawan mengaku sangat menyayangkan kejadian para TKI yang seringkali bernasib sial, karena di deportasi dari Malaysia, seperti yang terjadi beberapa hari lalu, sebanyak 12 TKI asal Kepulauan di Sumenep dipulangkan dari negeri Jiran dan kondisinya sangat memprihatinkan, karena tidak memiliki apapun bahkan untuk pulang ke daerahnya masih meminta bantuan. “Ini harus menjadi pelajaran penting bagaimana kedepan, kasus seperti itu tidak terjadi lagi khususnya di Sumenep,”ujarnya. Sebab, diakui Imron, hampir setiap tahun sepertinya memang terjadi pemulangan TKI dari Malaysia karena alasan tidak memiliki dokumen lengkap, paspor mati dan semacamnya. Nasib TKI asal Sumenep tersebut tidak jelas, karena selalu diburu polisi di negara tetangga, hingga kadang harus ditahan disana. Disamping itu Imron berharap dinas terkait untuk lebih kreatif dan tidak hanya monoton dalam membuat program, seperti halnya dengan memberikan bantuan kepada TKI yang sudah dilakukan pemulangan, karena tidak mempunyai bekal untuk pulang. Namun, bagaimana kedepan lebih kreatif, misalnya dengan lebih memudahkan TKI ketika akan mengurus surat-surat dan administrasi lainnya, sehingga tidak sampai menggunakan cara-cara lain untuk bisa berangkat sebagai TKI. “Karena jika kesulitan mengurus dokumen dan administrasi lainnya mereka lebih memilih berangkat dengan cara-cara illegal,”tambahnya. ( Ren, Esha )