Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 20-02-2006
  • 626 Kali

KERJA KERAS DAN SEMANGAT KEBERSAMAAN SELESAIKAN SEMUA TANTANGAN

Sumenep-Infokom News Room : Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan milik perorangan, golongan, maupun kelompok, tetapi milik bangsa Indonesia. Demikian pernyataan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, ketika memberikan amanat dalam upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (20/02). Endriartono dan Panglima TNI yang baru, Marsekal Djoko Suyanto, bersama-sama menjadi Inspektur Upacara. Upacara ini dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel (Mar) Syaiful Anwar. Acara ini juga dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, Jenderal (Purn) Subagyo. HS, dan Jenderal Ryamizard Ryacudu. Hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Menurut Endriartono, pergantian Panglima TNI adalah moment saat penting, karena menunjukkan pembinaan organisasi TNI dapat berjalan konsisten. Akan tetapi, pergantian itu tidak akan mengubah jati diri TNI. “Pergantian pucuk pimpinan TNI adalah proses yang alamiah dan secara periodik terjadi, tetapi jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional, dan tentara nasional tidak pernah berubah dan jangan pernah berubah, siapapun pimpinannya�, ungkapnya. Dia menambahkan, TNI terus melakukan reformasi internal dan akan tetap mempertahankan netralitasnya. “Reformasi internal telah berjalan secara mantap, baik secara struktural, TNI telah menghapus peran sosial politik, dan juga perannya di politik praktis�, ujar Endriartono. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengatakan, di tengah situasi nasional yang belum kondusif, tidak ada cara lain bagi TNI selain bekerja keras dalam semangat kebersamaan yang solit, agar semua tantangan dapat diselesaikan sebaik-baiknya. “Saya sadar, jabatan Panglima TNI adalah amanah dan tugas yang harus dipertanggung jawabkan sebaik-baiknya. Jabatan Panglima TNI harus diletakkan dalam sistem ketata negaraan�, demikian Djoko Suyanto. ( KCM, Esha )