Media Center, Senin ( 20/04 ) Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan beberapa evaluasi terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2019.
Catatan sebagai evaluasi LKPJ APBD Kabupaten Sumenep 2020, disampaikan pada Rapat Paripurna, di Gedung DPRD setempat, Senin (20/04/2020).
"Kita melakukan evaluasi banyak hal, termasuk catatannya masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), aset yang tidak bersertifikat, keterlambatan proyek dan kegiatan fisik," ujar Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, usai Rapat Paripurna LKPJ APBD Sumenep 2020.
Ia menuturkan, evaluasi itu sebagai bahan untuk referensi anggaran berikutnya.
"Secara administrasi, LKPJ APBD 2019 tidak ada masalah. Tapi untuk kebijakan, kami menilai perlu ada perbaikan-perbaikan," tukasnya. ( Nita, Fer )