Komisi D DPRD Pertanyakan Lahan Baru Puskesmas Pragaan
News Room, Rabu ( 25/06 ) Belum direalisasikannya pembangunan Puskesmas baru di Kecamatan Pragaan, nampaknya mengundang perhatian anggota DPRD Sumenep. Sebab, dana pembangunan Puskesmas tersebut, sudah dianggarkan tahun kemarin oleh Komisi D DPRD Sumenep, sekitar Rp. 150.000.000,00. Anggota Komisi D DPRD Sumenep, Bahrus Surur mengatakan tidak mengetahui, kenapa pembangunan Puskesmas baru di Pragaan itu tidak kunjung dilaksanakan. Padahal, Puskesmas itu merupakan tumpuan para masyarakat Pragaan, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan, sangat mendesak supaya secepatnya dibangun, mengingat Puskesmas tersebut, berada di wilayah perbatasan Sumenep dan Pamekasan. “Masak masyarakat Pragaan yang notabene warga Kabupaten Sumenep harus berobat ke Pamekasan,†terangnya. Bahrus mengaku tidak habis pikir, kenapa Dinas Kesehatan belum merealisasikan pembangunan Puskesmas baru di Pragaan, termasuk pengadaan lahannyapun juga belum dilakukan. “Ada apa ini sebenarnya, koq pembangunan Puskesmas baru di Pragaan mandek,†terangnya. Dengan kondisi semacam itu, maka Komisi D beberapa waktu lalu, langsung melakukan klarifikasi ke Dinas Kesehatan. Alhasil, belum direalisasikannya pembangunan itu, karena masih melakukan nego harga pembelian lahan. Namun, Bahrus memperkirakan, dana yang ada dalam anggaran itu sudah mencukupi. “Anggaran sebesar Rp. 150 juta itu memang dikhususkan untuk pembelian lahan. Saya kira, itu sangat cukup sekali,†ujarnya Sementara itu, Plh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dr. Hj. Yetty M. Dail, ketika dihubungi via telepon membantah, jika pihaknya hanya diam saja dalam pembangunan Puskesmas baru di Pragaan. Namun, ia mengakui, kalau pembangunan itu memang belum dilakukan satu persen pun, karena sampai saat ini terkendala pencarian lokasi lahannya. “Kita harus mencari lahan yang murah, sehingga agak terlambat,†terangnya. dr. Hj. Yetty memastikan, tahun ini lahan tersebut sudah ada, meskipun harus memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan, untuk pembangunannya akan dilakukan secara bertahap, sebab anggaran yang tersedia hanya untuk pengadaan lahannya saja. ( Nita, Esha )
