LAGI, PMII DEMO DESAK PUBLIKASIKAN HASIL AUDIT BPK
Sumenep-Kominfo News Room : Puluhan aktivis yang berada dibawah bendera Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC. PMII) Sumenep, Kamis pagi (13/04) kembali melakukan demo, terkait belum dipublikasikannya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD 2000 hingga 2004. Namun, aksi kali ini dilakukan di depan gedung Kantor Pemerintah Kabupaten. Ketua PC PMII Sumenep, Sugiyanto menuturkan, aksi itu dilakukan, karena berdasarkan keterangan yang diberikan Ketua DPRD Sumenep, KH. Abuya Busyro Karim beberapa waktu lalu, ketika menemui langsung para pendemo di gedung DPRD itu, hingga saat ini hasil audit BPK terhadap APBD 2000-2004 belum diserahkan kepada Legislatif. Karena itu, PMII Cabang Sumenep meminta kepada Eksekutif yang telah menjadi pelaksana kebijakan penggunaan keuangan APBD itu untuk segera menyerahkan hasil audit APBD tahun 2000-2004 ke pihak Legislatif, agar secepatnya dipublikasikan. Sugiyanto menandaskan, desakan itu dilakukan karena pihaknya merasa risih dengan adanya tuduhan, bahwa Sumenep merupakan daerah korupsi terbesar di Madura, dan bahkan di Jawa Timur. Untuk itu, PMII Cabang Sumenep minta issue tersebut harus dipatahkan, dengan segera mempublikasikan hasil audit BPK terhadap Sumenep. Setelah melakukan orasi sekitar 30 menit, 6 perwakilan PC PMII Sumenep itu berhasil masuk ke Kantor Bupati, yang ditemui langsung oleh Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumenep, Ir. H. Djasmo, MM dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sumenep, H. Ach. Masuni, SE, MM. Singkat cerita, tatap muka tersebut ternyata mampu meluluhkan hati para pejabat, karena 2 orang pejabat itu bersedia menemui secara langsung para pendemo, untuk menjelaskan proses belum diserahkannya hasil audit dari BPK tersebut. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sumenep, H. Ach. Masuni, SE, MM ketika berhadapan langsung dengan para aktivis itu mengatakan, bahwa hasil audit BPK terhadap APBD tahun 2000-2004 lalu, masih berada di BPK, sehingga belum bisa diserahkan kepada Legislatif, dan tidak bisa dipublikasikan. Namun, H. Ach. Masuni berjanji, dalam waktu dekat pihaknya akan secepatnya menyerahkan hasil audit tersebut kepada Legislatif, dengan terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan Bupati Sumenep. Sebagai wujud konkrit pernyataan janji itu, H. Masuni langsung menghubungi BPK Jatim, dengan menanyakan kapan hasil audit BPK untuk APBD akan diserahkan. ( Nita, Esha )
