Madura dan Proklamasi Kemerdekaan RI; Sejarah dan Awal Kiprah
Media Center, Selasa (17/08) Tujuh puluh enam tahun silam, saat gema proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur terdengar di
pulau garam. Saat itu, Madura masih berstatus karesidenan. Selanjutnya, sesuai hasil
sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945,
provinsi di negara yang baru lahir itu masih berjumlah delapan. Karesidenan
Madura berada di lingkup Provinsi Jawa Timur.
Sebelum itu, Madura menyambut proklamasi
dengan tangan terbuka. Warga pribumi yang sebelumnya tergabung dalam PETA dan yang
sebelumnya tergabung dalam barisan KNIL segera melucuti sisa-sisa cengkraman
kuku pasukan Jepang.
Inisiatif timbul dari para eks tentara
PETA, seperti mantan Chundaco Chandra Hassan dan kawan-kawannya, yang segera
bergerak menurunkan bendera Jepang di Madura, dan mengibarkan bendera Merah Putih seluas-luasnya.
Gerakan selanjutnya, menghubungi
tokoh-tokoh masyarakat untuk bersatu padu dalam menyingkirkan pemerintah Jepang
di Madura. Hal itu sangat penting dalam menggerakkan kekuatan rakyat di pulau
garam, dan sekaligus menyiapsiagakan seluruh rakyat Madura.
Pawai pun sebagai show of force (unjuk kekuatan)
rakyat Madura digelar pada 25 Agustus 1945. Sebagai markas komando digunakanlah
bekas gedung kamar bola di tengah-tengah Kota Pamekasan. Pamekasan memang sejak
masa kolonial dijadikan sebagai pusat pemerintahan bangsa penjajah.
Struktur pemerintahan Madura segera ditetapkan
pemerintah pusat. Sebagai residen ditunjuk Raden Adipati Ario (RAA) Cakraningrat,
yang sebelumnya merupakan Bupati Bangkalan sekaligus Wakil Residen Madura di
masa pemerintahan Jepang.
Lalu sebagai Bupati Bangkalan sejak Agustus
1945 itu, diangkatlah putra RAA Cakraningrat, yaitu Raden Tumenggung Ario (RTA)
Sis Cakraningrat. Sedang sebagai Bupati Pamekasan ditunjuk RTA Zainalfattah
Notoadikusumo (yang sebelumnya memang menjabat Bupati Pamekasan sebelum
proklamasi), dan di Sumenep ditunjuk RTA Samadikun (yang sebelumnya memang
menjabat sebagai Bupati Sumenep). Sementara di Sampang belum ada bupatinya,
karena masih berstatus kawedanan.
(Han)
Berita Terbaru
