Kota-Kominfo News Room : Ulama dapat mengambil perannya secara normatif, dan bagaimana seharusnya memantau jalannya sebuah pemerintahan yang sesuai dengan moral dan hukum. Bahkan, peran ulama harus memposisikan diri sebagai pembimbing, pengarah dan pengayom bagi terlaksananya pemerintahan yang demokratis. Demikian disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep, Drs. KH. Syafraji ketika melakukan kegiatan silaturrahmi di Pendopo Kecamatan Kota Sumenep, Selasa (27/02) yang dihadiri Muspika, Alim Ulama, Kepala Instansi, Lurah dan Kepala Desa. KH. Syafraji mengatakan, kegiatan silaturrahmi yang menjadi salah satu program tahunan MUI ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran dan fungsi MUI dalam melaksanakan amal makruf nahi munkar, menjelaskan tentang hukum sara’, dan ikut serta melepaskan belenggu penderitaan ummat. Dijelaskan, peranan ulama dan kyai diposisikan oleh warga dalam mengambil peran politiknya, bahwa mereka ulama dan kyai merupakan komunitas yang sangat signifikan untuk menentukan Kabupaten Sumenep kearah yang lebih baik. Sebab, selama ini masyarakat lebih mengerti bahwa ulama merupakan pemimpin informal yang dapat diikuti dan ditaati dari pada pemimpin formal. Sementara itu Camat Kota Sumenep, Drs. H. Moh. Sirat Aidy, M.Si menghimbau kepada warga masyarakat, agar didalam mengikuti perkembangan situasi yang berkembang saat ini hendaknya selalu berpikir bijak dan jangan saling menyalahkan siapa, sehingga keutuhan dan kerukunan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan. ( JuP-01, Esha )