MEKANISME PENGELOLAAN DESALINASI DI PULAU GILIGENTING SEPENUHNYA DISERAHKAN PADA MASYARAKAT
Sumenep-Kominfo News Room : Sekretaris Kelompok Peduli Sumenep (KPS), Nurul Fajar menerangkan, desalinasi (penyulingan air laut) di Kecamatan Giligenting tidak hanya menyediakan pembangunan dan peralatan saja, melainkan pihak terkait sebelum meluncurkan program desalinasi mempunyai master plan yang jelas, terutama penanggung jawab pengelola dan biaya operasionalnya. Nurul Fajar menjelaskan, untuk biaya operasional dengan kondisi perkonomian seperti saat ini menjadi beban APBD, bukan tanngung jawab masyarakat, sehingga tidak akan memberatkan masyarakat setempat. Ditempat terpisah Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sumenep, Drs. Moh. Fadillah, M.Si mengemukakan, pemerintah daerah dalam pembangunan desalinasi memang hanya menyediakan sarana dan prasarana saja, namun terkait dengan mekanisme pengelolaaanya, terutama biaya operasional dan pemeliharaan alat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, karena pemerintah daerah ingin menciptakan masyarakat mandiri yang tidak hanya di nina bobokan dengan APBD. Namun yang pasti kata Moh. Fadillah, pihaknya telah mempertimbangkan agar pengelolaan desalinasi tidak membebani masyarakat setempat, apalagi program desalinasi ini dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Menyinggung beban biaya masyarakat dalam setiap bulannya, Moh. Fadillah menerangkan, pihaknya belum bisa memastikan beban biaya masyarakat yang memanfaatkan desalinasi, karena masih melakukan pendataan jumlah KK pemanfaat desalinasi. ( Yasik,Ong,Esha )
Berita Terbaru
