Minta ESDM Serius Tentukan Pengelola PLTD Masalembu
News Room, Jumat ( 21/12 ) Komisi B DPRD Sumenep meminta Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat, untuk serius atau tidak main-main dalam menentukan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Masalembu, yang alokasi anggarannya di APBD 2013 sebesar Rp. 1 milyar, berupa pembelian mesin genset. Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Ir. Bambang Prayogi menjelaskan, sebelum dana Rp. 1 milyar untuk pembelian genset tersebut dikucurkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan ESDM, agar tidak salah menentukan pengelola PLTD di Masalembu tersebut. “Ini bukan dana kecil, sehingga pengelolaannya harus ditata kembali. Apalagi, sebelumnya pengelolaan PLTD di Masalembu terkesan amburadul. Kami berharap kehadiran genset baru nanti, harus ada perbaikan pengelolaan,”kata Bambang, Jumat (21/12). Bambang mengungkapkan, jika mengacu pada mekanisme, dalam pengelolaan PLTD itu harus didahului dengan Kerja Sama Operasional (KSO). Pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk mengawasi berdasarkan KSO tersebut. Pihaknya juga menekankan agar ada pemasukan pada kas daerah dari pengelolaan PLTD tersebut. “Bagaimana bentuk KSO-nya, ini perlu dibicarakan bersama. Kami dari Komisi B akan mengundang ESDM untuk duduk bersama, membicarakan KSO. Yang jelas kami menginginkan ada kontribusi pada daerah, berupa PAD dari pengelolaan PLTD tersebut,”terangnya. Pada prinsipnya, kata Bambang, pihaknya tidak mempersoalkan apakah PLTD di Masalembu akan dikelola oleh pengelola lama atau baru. Termasuk usulan agar PLTD dikelola oleh PLN, pihaknya tidak mempermasalahkan. “Silakan saja, siapapun pengelolanya. Yang penting taat pada aturan. Kami mengingatkan ESDM, agar jangan asal menunjuk pengelola. Kalau memang tidak ada, lebih baik kita batalkan saja pembelian genset untuk PLTD Masalembu,”ungkapnya. Sementara anggota DPRD Sumenep asal Masalembu, Darul Hasyim Fath, mendukung pernyataan Bambang Prayogi. “Saya sebagai warga Masalembu, bersepakat dengan pernyataan Ketua Komisi B, bahwa perlu dibicarakan kerja sama operasional pengelolaan PLTD tersebut,”ujarnya. Bahkan, pihaknya juga mendukung adanya kontribusi ke daerah berupa PAD, agar bantuan tersebut tidak terkesan cuma-cuma. ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
