Musrenbang Kecamatan Gapura Prioritaskan Program Dari Bawah
News Room, Rabu ( 18/02 ) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, untuk membahas hasil Musrenbang tingkat Desa supaya mendapatkan prioritas program pembangunan.
Camat Gapura, Drs. Mustangin, M.Si mengatakan, pelaksanaan Musrenbang ini, bisa merealisasikan program Desa sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat di masing-masing Desa.
Melalui Musrenbang Kecamatan ini, diharapkan hasil pembahasan Musrenbang Desa lebih menyentuh kepada peningkatan ekonomi kreatif masyarakat, sehingga dengan program itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.
”Musrenbang kali ini temanya “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur daerah berkelanjutan, didukung dengan pemberdayaan ekonomi kreatif Desa,”kata Mustangin saat membuka Musrenbang Kecamatan Gapura di aula Kantor Camat setempat, Rabu (18/02).
Ditempat yang sama Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Robby Firmansyah menyatakan, setiap Desa dalam pembahasan Musrenbang Kecamatan tidak mengusulkan terlalu banyak program, karena setiap Desa untuk pembangunan infrastruktur, jatahnya hanya 3 program saja, sedangkan usulan program gabungan yang terdiri dari program ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, serta pelayanan publik sebanyak 4 program.
”Kalau ada usulan yang tidak masuk dalam pembahasan Musrenbang kali ini, hendaknya masing-masing Desa mencatat usulan itu dalam format usulan yang tidak masuk dalam prioitas. Dan usulan itu harus menyesuaikan dengan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena kami tahun ini melakukan rekapitulasi rancangan kerja masing-masing SKPD, sehingga usulan Desa dan SKPD selaras untuk mewujudkan program Desa yang tidak ada di Musrenbang Kecamatan,”ungkapnya.
Robby menambahkan, prioritas program pembangunan Desa dalam Musrenbang Kecamatan itu, merupakan hasil analisa yang objektif dengan data yang akurat.
”Usulan kegiatan program Desa harus mengacu pada RPJM Desa dan RKPDes, kalau Desa belum menyusun keduanya, pasti anggaran dana untuk Desa, baik alokasi dana Desa, dan dana Desa tidak cair,”imbunnya. ( JuP-11, Esha )
