NU Sumenep Tolak Rencana Dolly Dipindah Ke Sumenep
News Room, Selasa (15/01) Rencana Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk merelokasi Dolly (tempat prostitusi) terkenal di Surabaya dipindah ke pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, mendapat penolakan keras dari Nahdlatul Ulama (NU) di Sumenep. Koordinator NU Madura, Drs. KH. Abdullah Kholil, M.Hum menyatakan tidak akan pernah menyetujui program Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jatim tersebut. Karena, program itu akan merusak citra masyarakat Madura, khususnya Sumenep sebagai daerah agamis yang bertujuan untuk membersihkan wilayah Madura dari maksiat. Karena itu, KH. Abdullah Kholil menegaskan, rencana program tersebut sangat kontra produktif dengan hasrat masyarakat Madura. Bahkan, pihaknya memprediksi, jika rencana relokasi Dolly itu betul-betul dipindah ke Sumenep akan menimbulkan gesekan-gesekan dan mengganggu stabilitas masyarakat Sumenep. KH. Abdullah Kholil menandaskan, seluruh ulama di Madura menolak keras tentang rencana Dina Sosial Propinsi Jatim itu, sehingga pihaknya berharap kepada Dinas Sosial Jatim, sebelum rencana itu teralisasi agar berpikir kembali. Karena, dikhawatirkan apabila rencana itu dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penolakan serupa juga diungkapkan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumenep, Baharuddin. Menurut Bahar, rencana tersebut sangat tidak realistis, karena sifatnya bukan mendukung pembangunan maupun roda perekonomian di Sumenep, tapi justeru akan mencemarkan citra Sumenep sebagai daerah agamis. Sehingga, pihaknya akan berusaha menggagalkan rencana Dinas Sosial Jawa Timur tersebut. Sementara itu, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep, Jamaludin, SE juga menyatakan tidak setuju dengan relokasi Dolly dipindah ke Sumenep. Jamal mengaku tidak habis pikir tentang rencana Dinas Sosial Jawa Timur, seharusnya penyakit-penyakit sosial yang ada di Sumenep dipindah ke Surabaya, bukan sebaliknya, karena program Pemprop Jatim itu akan merusak tatanan sosial yang ada di Sumenep. Jamal menegaskan, jika rencana tersebut benar-benar dilaksanakan oleh Dinas Sosial Jatim, maka tidak segan-segan DPC PKB Sumenep akan memberikan warning atau peringatan kepada Dinas Sosial Pemprop Jatim. ( Nita, Esha )
