• ADMIN
• 13-01-2009
• 596 Kali

Oknum Aparat Desa Diduga Selewengkan Dana Pembuatan KTP

News Room, Selasa ( 13/01 ) Ratusan warga Desa Juluk Kecamatan Saronggi mendatangi Kantor UPTD KB Kependudukan Kecamatan Saronggi. Mereka mempertanyakan proses pembuatan KTP dan KK yang masuk dari Desa Juluk. Sebab disinyalir pembuatan KTP dan KK yang dilakukan secara kolektif di Desanya tidak diproses hingga keatas dan dananya ngendap di oknum aparat Desa. Koordinator Warga Desa Juluk, Arsis kepada sejumlah wartawan mengungkapkan, pihaknya kecewa atas ulah mantan Kades dan oknum aparat Desa lainnya yang ternyata tidak menyetor biaya KTP dan KK warga sekitar 600 warga yang sudah dipungut melalui foto kolektif pertengahan 2008 lalu. “Ternyata yang diserahkan ke petugas Kecamatan Saronggi tidak sampai separuh warga yang ikut kolektif KTP dan KK. Karena itu kami tidak hanya mendatangi petugas Kecamatan, tapi juga melaporkan ke Polsek Saronggi, agar oknum aparat yang telah menyelewengkan dana rakyat itu diproses secara hukum,”ujar Arsis. Upaya memproses hukum para oknum aparat Desa yang sudah diberhentikan melalui Musyawarah Desa tersebut tegas Arsis, sehubungan tidak hanya mengambil uang rakyat, tapi telah menelantarkan rakyat yang ingin mengurus surat-surat kependudukan. Padahal masyarakat berharap sudah cukup lama. “Kalau memang didaftarkan masih bisa ditunggu, tapi kalau uangnya diambil sendiri oleh oknum, itu sudah perilaku pidana dan penyelewengan uang rakyat,”tambah Arsis. Sementara Petugas Registrasi Desa Juluk, Aisyah mengaku pihaknya baru menyetor sebanyak 231 berkas pemohon KTP dan KK warga Dusun Polay Desa Juluk, selebihnya pihaknya tidak tahu menahu. “Hanya sebanyak 231 pemohon dari satu Dusun, yakni Dusuk Polay yang kita daftarkan kesini mas, sebab hanya itu yang kami terima keuangannya,”ujar Aisyah. Hal yang sama diungkapkan petugas SIAK Kecamatan Saronggi, Wiwin Herlinda dan Koordinator Petugas UPTD KB Kependudukan Kecamatan Saronggi, Syaiful Kahfi ketika ditemui wartawan di Kantor Kecamatan Saronggi. “Semua data yang masuk tetap kita proses ke Kabupaten, diluar itu kami tidak mengetahui, apakah memang permainan oknum di Desa maupun lainnya,” ujar Ibu berjilbab ini. ( Ren, Esha )