Oktober 2011, Sebanyak 67.000 Honorer Diangkat Sebagai CPNS
News Room, Kamis ( 22/09 ) Kabar bagus berembus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tinggal diteken Presiden SBY. Diharapkan, RPP tersebut disahkan pada Oktober sehingga 67.000 honorer katagori I bisa sekaligus diangkat CPNS. “Insya Allah (disahkan) Oktober 2011. RPP sudah tidak ada kendala lagi. Yang jelas tidak akan lewat 2011,”ungkap Sekretaris Kemen PAN dan RB, Tasdik Kinanto di Jakarta kemarin (21/09). Dia menjelaskan, 67.000 tenaga honorer yang bakal diangkat itu adalah tenaga yang digaji APBN atau APBD, sering diistilahkan sebagai tenaga honorer katagori I. Sementara itu, pengangkatan tenaga honorer katagori II sebagai CPNS diupayakan bertahap hingga 2013. Tasdik menerangkan, honorer katagori I yang berpeluang besar diangkat sebagai CPNS adalah mereka yang bekerja sebelum 2005. Para tenaga honorer tersebut sejatinya sudah diupayakan untuk diangkat 2010. Namun, karena kendala administrasi, data pengangkatan mereka tercecer. Dalam RPP pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS yang baru itu diterangkan, pengangkatan diupayakan berjalan bulan depan. Sedangkan pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) diusahakan rampung sebelum pergantian 2012. Para tenaga honorer katagori I tersebut bakal diangkat tanpa test. Berbeda halnya dengan katagori II yang jumlahnya mencapai 600.000. Tasdik memaparkan, bagi honorer kelompok ini bakal diberlakukan seleksi tersendiri. “Seleksi disendirikan dengan seleksi CPNS umum,”katanya. Aturan seleksi itu juga tertuang dalam draft RPP pengangkatan tenaga honorer. Setelah sosialilasi RPP pengangkatan tenaga honorer, Kemendagri Selasa lalu (20/09), Men PAN dan RB, E.E. Mengindaan mengatakan, proses seleksi CPNS daerah bisa segera dijalankan. Syarat utama bagi daerah yang akan menjalankan seleksi CPNS 2011 adalah harus mengubah usulan porsi CPNS. Pada Mei hingga Juli 2011 lalu, Kemen PAN dan RB menerima usulan porsi CPNS daerah. Namun, beberapa bulan kemudian, keluar kebijakan moratorium CPNS. Imbas kebijakan itu adalah daerah diharapkan menghitung dengan seksama kebutuhan CPNS baru. ( JP, Esha )
Berita Terbaru
