Pantauan Sementara, Pilpres 2009 Di Sumenep Aman
News Room, Rabu ( 08/07 ) Lembaga Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Kabupaten Sumenep, yakni LSM Perjuangan Penyelamatan Bangsa Indonesia (PPBI) Sumenep menilai, pelaksanaan Pilpres sejak pencontrengan hingga pelaksanaan penghitungan dimasing-masing TPS berlangsung aman dan lancar. Bahkan, tingkat pelanggaran Pilpres diperkirakan tidak ada, seperti yang terjadi pada pelaksanaan Pileg bulan April lalu. Hal tersebut diungkapkan Koordinator PPBI Sumenep, Yacob Ibrahim disela-sela pemantauannya di Kecamatan Batuputih, tadi siang, Rabu (08/07). Menurutnya, dari sisi tingkat pelanggaran pelaksanaan Pilpres saat ini sulit terjadinya pelanggaran, karena masing-masing Tim Sukses maupun saksi masing-masing Capres-Cawapres di TPS lebih berkonsentrasi. Bahkan, sepertinya masing-masing saksi juga tidak tampak terlalu ngotot mengawasi jalannya pencontrengan. "Bahkan, para saksi sepertinya santai-santai saja. Ada sebagian saksi yang standby di TPS, namun sebagian justeru banyak yang sekedar menyerahkan surat tugas, kemudian keluar dan lebih memilih melihat dari luar areal. Namun, ketika pada penghitungan suara, para saksi lebih banyak merapat ke TPS,"ujar Yacob. Untuk sementara, pihaknya mengaku belum menerima pengaduan tentang kecurangan Pilpres dari masing-masing anggotanya yang terjun di 24 Kecamatan di Sumenep. Karena, memang ada beberapa Kecamatan utamaya di kepulauan yang tidak memiliki personel disana. Namun, tegas Yacob, pihaknya tetap memiliki spionase dibeberapa Kecamatan untuk menginformasikan berbagai kejadian dalam pelaksanaan Pilres kali ini. Sedangkan dari sisi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencontreng, menurut Yacob, jika melihat suasana diseputar kota juga cukup antusias. Namun dibeberapa Desa, utamanya masyarakatnya yang memiliki aktifitas seperti ke sawah, rupanya seperti tidak terlalu memperdulikan pelaksanaan Pilpres. Namun, sebagian besar tetap melaksanakan pencontrengan. Dimungkinkan, dari beberapa warga yang tidak memiliki undangan pencontrengan, meskipun diumumkan diberbagai sarana media pengeras suara, seperti di musholla dan sebagainya, tidak membuat mereka untuk melakukan pencontrengan. Kemungkinan karena memang malas dengan berbagai persyaratan yang harus dilalui, atau memang merasa tidak lagi diperhitungkan, sehingga memilih tidak melakukan apapun dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. ( Ren, Esha )
