PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KEPULAUAN PERLU DITINGKATKAN
DPRD Sumenep News : Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sumenep tampaknya menjadi perhatian dan komitmen Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep. Lebih - lebih, untuk wilayah kepulauan yang dirasakan masih tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dimaksud. Pandangan ini terungkap dalam dialog bingkai otoda dengan topik “Upaya Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumenep†yang berlangsung Kamis (16/05) di ruang Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep. Acara yang terselenggara atas kerjasama DPRD Kabupaten Sumenep dan LPP RRI Sumenep tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi C, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan sejumlah asosiasi pengusaha konstruksi yang terdapat di Kabupaten Sumenep. Mengawali dialog bingkai otoda, ketua komisi C, Drs. H. Moh. Hanafi, menjelaskan hal yang melatarbelakangi pentingnya membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sumenep. Menurut Hanafi, kebutuhan masyarakat khususnya di wilayah terisolir pedesaan terhadap jalan dan jembatan merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Akses jalan dan jembatan di wilayah terpencil yang selama ini dianggap tidak memadai perlu mendapat prioritas. Selain itu, upaya untuk memperlancar arus perekonomian di daerah – daerah yang sulit ditempuh alat transportasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Memang, dari tahun ke tahun terdapat upaya – upaya untuk meningkatkan pembangunan fisik infrastruktur bagi wilayah - wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Tetapi, khusus untuk wilayah kepulauan masih membutuhkan peningkatan infrastuktur jalan dan jembatan baik dari segi volume dan kualitas. Pihak pemerintah daerah menyadari pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten Sumenep seiring dengan tuntutan dan kebutuhan yang terus didengungkan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di kepulauan memang tidaklah mudah. Faktor cuaca dan letak geografis merupakan kendala utama yang dihadapi. Sebagai contoh, pembangunan jalan di kepulauan Masalembu sempat terkendala oleh faktor cuaca. Akibatnya, pengiriman bahan material paving terhambat mengingat sebagian paving terpaksa dibuang ke laut guna menjamin keselamatan kapal dan penumpang. Meski demikian, eksekutif dan legislatif sama - sama sepakat bahwa permasalahan dan tantangan tersebut akan teratasi jika kedua lembaga pemerintahan daerah itu terus menjalin koordinasi dan kesepahaman visi. Perhatian dan komitmen untuk membangun infrastruktur kepulauan, pada gilirannya akan mampu mewujudkan misi pembangunan daerah kabupaten Sumenep tahun 2008 yaitu mempercepat pembangunan daerah tertinggal diwilayah kepulauan mapun daratan secara proporsional serta pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang optimal. (Bim, Humas & Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep)
