Pembebasan PBB Bagi Masyarakat Tak Mungkin Terjadi
News Room, Kamis ( 08/04 ) Upaya untuk selalu menyadarkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sumenep, selalu terus diseriusi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Hal itu, disamping untuk memenuhi target pajak, juga menggugah semua komponen masyarakat, begitu pentingnya membayar pajak juga mengetahui secara detail penggunaan dan realisasi dari hasil pajak yang diperoleh dari masyarakat, sehingga tidak dijadikan wacana yang menyesatkan yang dilakukan oleh sebagian kalangan. Sebab, menurut Sekretaris Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Sumenep, Drs. H. MD Suparto, M.Si seringkali oleh beberapa kalangan dijadikan issue politik yang tidak benar kepada masyarakat, dengan cara mengiming-imingi akan membebaskan pajak kepada masyarakat, apabila terpilih sebagai Kepala Desa, Bupati dan sebagainya. “Saat ini Kabupaten Sumenep akan melaksanakan Pilkada, jadi kami juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, apabila nantinya issue tersebut disampaikan oleh salah seorang calon untuk mencari simpati masyarakat,†ujarnya. Jadi, H. Suparto menegaskan, masyarakat untuk tidak begitu saja percaya dengan iming-iming yang tidak benar. Sebab, tidak mungkin pemerintah akan menghapus pajak, khususnya PBB. Sebab, dari mana diperoleh anggaran dalam menjalankan pemerintahan jika pajak dihapus. Karena itu, dalam setiap melakukan sosialisasi di berbagai Kecamatan dan Desa, H. Suparto mengaku selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan sebuah program yang mustahil untuk dilaksanakan. “Sebab, ketika PBB dibebaskan, justeru yang terjadi ketidak adilan kepada masyarakat, karena sebagian masyarakat yang memiliki kekayaan banyak justru dibebaskan dari pajak,†tambahnya. Sementara, apabila yang dijadikan landasan masyarakat kecil, justru sebenarnya masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki kekayaan maupun yang hanya memiliki sedikit, pembayaran PBB-nya tidak seberapa dan sangat terjangkau oleh masyarakat. ( Ren, Esha )
