Pemerintah Kabupaten Sumenep Berkomitmen Bebaskan SPP
News Room Kamis ( 01/04 ) Dengan adanya penyaluran dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) bagi sekolah setingkat SMA, MA dan SMK di Kabupaten Sumenep hendaknya benar-benar digunakan sekolah untuk keperluan siswa miskin. Hal tersebut di ungkapkan Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Drs. H. Kamalil Ersyad, M.Pd. Menurutnya, mengingat masih banyaknya laporan masyarakat terkait sekolah khususnya di sekolah setingkat SMP dan SMA melakukan pungutan kepada siswa. Karena itu tegas politisi asal PKB ini, pihaknya mengaku sangat prihatin jika memang ditemukan pungutan-pungutan berbagai macam di masing-masing sekolah. Sementara bantuan pemerintah sudah cukup banyak kepada sekolah. Misalnya saja untuk setingkat SD dan SMP sudah ada dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dan bantuan khusus murid bagi siswa setingkat SMA. Sebab dari beberapa laporan, memang banyak terjadi di sekolah-sekolah tersebut melakukan pungutan kepada siswa dengan berbagai alasan. Hanya saja, menurut H. Ersyad, seandaianya memang harus ada pungutan, perlu diseragamkan dan ditentukan Dinas Pendidikan Sumenep, menurut H. Ersyad itu masih bisa toleransi selama pugutan itu riil. Sebab bagaimanpun lembaga sekolah itu bagian dari Dinas Pendidikan Sumenep. Karena itu H. Ersyad berharap adanya sikap yang tegas terkait persoalan pungutan di masing-masing sekolah di Sumenep ini. Untuk melihat keyataan tersebut menurut Ersyad, piihaknya akan mencari kesempatan untuk membicarakan persoalan tersebut dengan Dinas Pendidikan bersama dengan para Kapala Sekolah. Sebab bagaimanapun juga, Kepala Sekolah pasti punya alasan. Namun di satu sisi masyarakat bertanya, karena memang sudah ada bantuan siswa untuk meringankan beban orang tua mereka, sedangkan disisi lain ada pungutan yang juga membebani wali murid atau masyarakat. Apabila ternyata nanti memang ada pungutan yang tidak sesuai dengan aturan, meski dengan seikhlasnya namun itu jelas tetap merupakan penyimpangan. Karena pemerintah sudah berkomitmen membebaskan SPP. H. Ersyad berharap seharusnya para pelaksana pendidikan di Bumi Sumekar ini memiliki komitmen dan hati nurani untuk berpikir bagi kepentingan masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin, yang menginginkan pendidikan yang sama seperti yang lain. ( Ren, Esha )
Berita Terbaru
