Pemerintah Optimalkan Tangani Bencana Alam Di Daerah
Sumenep-Kominfo News Room : Pemerintah melalui Direkturat Jenderal (Ditjen) Penanggulangan Bencana Pemerintahan Umum terus mewujudkan kesamaan pandang, gerak dan langkah optimalisasi penanganan bencana di daerah. Ditjen Penanggulangn Bencana Pemerintahan Umum RI Drs Moch Room MSi saat membuka Bimbingan Teknis Manajemen Penyusunan Peta Rawan Bencana dan Kebakaran Di Jatim, Di Hotel Utami Juanda Sidoarjo, Rabu (4/7) mengatakan, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana dan bahaya kebakaran sangat penting dilakukan. â€Pasalnya tanpa pemahaman dan komitmen bersama oleh pemangku kepentingan serta masyarakat, maka penanganan bencana di daerah akan berjalan kurang optimal,†ujarnya. Dikatakannya, diperkirakan 80% wilayah Indonesia rawan terhadap bencana gempah tektonik. Hal ini disebabkan karena letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia, yakni lempeng India-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Filipina, dan lempeng Eropa-Asia, yang menghasilkan cekungan pulau gunung api, cekungan busur belakang, dan pecahan benua/lempeng mikro. Untuk itu hampir setiap tahun di Indonesia akan terjadi 1-2 kali gempa kuat, yang menimbulkan kerusakan berat, seperti gempa di Jogyakarta beberapa waktu yang lalu. Sementara 20% wilayah yang tidak rawan terhadap gempa tektonik, yakni empat propinsi di Pulau Kalimantan, namun bukan berarti di pulau tersebut bebas dari bencana, karena wilayah Kalimantan saat ini dihadapkan dengan bencana kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor. Dia menuturkan, Sumber Daya Alam (SDA) lingkungan memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi, juga sebagai penyedia barang dan jasa, serta merupakan sumber penghasilan masyarakat dan aset bangsa. Oleh kerenanya, diperlukan keseimbangan dalam pengelolaannya, eksploitasi terhadap SDA yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang berakibat pada terganggunya ekosistem. Perubahan kualitas lingkungan hidup dapat terjadi baik secara alamiah maupun karena campur tangan manusia. Perubahan kualitas lingkungan hidup dapat pulih atau tidak, sangat tergantung pada upaya pengendalian yang dilakukannya. Kualitas lingkungan hidup buruk atau menurun dapat mengakibatkan berbagai peristiwa bencana seperti banjir tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, rusaknya struktur tanah, punahya flora dan fauna. Selain itu, memperhatikan perkembangan pembangunan pada daerah kabupaten/kota, serta pertumbuhan penduduk secara alamiah dan arus migrasi yang tidak terkendali pada pusat-pusat kota, telah menyebabkan tingginya kebutuhan masyarakat berbagai fasilitas perumahan, sarana dan prasarana perbelanjaan, hiburan, tranportasi, serta fasilitas publik lainnya. Tingginya kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan tersebut, tidak selalu dibarengi dengan kesadaran aparat pelaksana dan masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap pentingnya upaya keamanan dan keselamatan lingkungan permukiman dan bangunan gedung tinggi dari ancaman bahaya kebakaran. Menyadari hal tersebut, lanjut Moch Room, maka pemahaman dan tanggung jawab terhadap upaya penanganan bencana dari waktu ke waktu perlu ditingkatkan. Jika tidak dilakukan akan membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap tata kehidupan masyarakat, khususnya terhadap korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan kerusakan umum yang dapat menghambat kelancaran pembangunan serta hasil-hasilnya. Kegiatan ini bertujuan untuk pengenalan karakteristik bahaya dan bencana yang terjadi di Jatim. Hadir dalam acara ini 75 aparatur daerah lintas sektor se-Jatim. ( JNR,Ong )
Berita Terbaru
