PEMERINTAH YANG BAIK DIPENGARUHI KESTABILAN POLITIK
Sumenep-Kominfo News Room : Kestabilan kondisi politik dapat mempengaruhi sistem pemerintahan untuk dapat berjalan dengan baik. Meskipun demokrasi yang sudah pada posisi ‘pincang’, akan tetapi dalam melaksanakan demokrasi, cara berpikir daerah sudah seperti bisa melaksanakan desentralisasi. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, SH, MHum pada acara Talk Show dengan tema “Penanganan Korupsi di Daerah� di GOR Mojopahit Kabupaten Mojokerto, Sabtu (08/04) malam kemarin. Dikatakannya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, sehingga tidak ada desentralisasi politik dalam hal rekruitmen elite-elite atau pemimpinan bidang non partai. “Dari segi politik saja belum stabil, padahal syarat untuk memberantas korupsi di daerah adalah politiknya yang harus stabil�, tuturnya. H. Soekarwo menambahkan, disamping politik yang stabil, ada beberapa syarat utama dalam mencapai good government, yakni proses partisipasi dalam mengambil keputusan serta calon korban diajak berbicara. “Contohnya, kalau mau menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), maka mereka (PKL) harus diajak berbicara dulu dan tidak langsung digusur�, katanya. Menurut H. Soekarwo, jika syarat-syarat itu sudah dapat dipenuhi maka pemerintah yang baik akan dapat terwujud seiring dengan membaiknya kestabilan politik. “Diharapkan kestabilan politik dapat terjaga dengan baik, karena hal seperti itu bisa menjadikan pemerintah yang baik serta dapat memberantas korupsi yang terjadi di daerah�, urainya. Panitia penyelenggara Talk Show, Didit Yusanto mengatakan, alasan diberikan tema seperti itu dikarenakan adanya sebuah pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah yakni Departemen Agama (Depag) Jombang, sehingga menarik untuk diangkat dalam acara dialog/talk show. “Bayangkan saja, Kepala beserta bawahannya terlibat korupsi, tentu hal inilah menarik untuk dijadikan sebuah acara talk show, tentunya kita menghadirkan Sekdaprop Jatim sebagai salah satu dari unsur pemerintahnya�, ujarnya. Tujuan diselenggarakan acara ini adalah untuk meningkatkan kemitraan mulai dari unsur pemerintah, media, parpol, LSM dan praktisi yang bertekad untuk memberantas korupsi yang terjadi di daerah. Acara Talk Show dihadiri berbagai narasumber, yakni Praktisi Hukum Anam Anis, Dosen Hukum Universitas Brawijaya, Priyajatmika, SH, MM dan Sekdaprop Jatim, Dr. H. Soekarwo, SH, Mhum. ( Info Jatim, Esha )
Berita Terbaru
