Pemkab Siapkan Dana Subsidi Operasional Kapal Ke Kepulauan
News Room, Jumat ( 29/06 ) Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan dana subsidi operasional pemberangkatan kapal ke Kepulauan Kangean, sebesar Rp. 409 juta tiap bulan. Dana subsidi kapal itu, merupakan langkah alternatif menyikapai tidak berangkatnya kapal Dharma Bahari Sumeker (DBS) milik PT. Sumekar Line selama 2 bulan ini, yang notabene dibawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jalan keluar yang dilakukan Pemkab Sumenep, disampaikan secara langsung oleh Bupati setempat, Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si pada anggota DPRD Sumenep, dalam Sidang Paripurna atas Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, Jumat (29/06) pagi. Bupati mengatakan, pihaknya memang menyampaikan 3 usulan pada legislatif mengenai persoalan transportasi laut ke kepulauan Kangean. “Pertama, kami menyatakan bahwa akan tetap menggunakan kapal DBS sebagai sarana transportasi laut ke Kangean. Kemudian, kami akan menyiapkan dana subsidi operasional pemberangkatan kapal tersebut, senilai Rp. 409 juta tiap bulan,”kata Bupati Sumenep, Jumat (29/06). Untuk alternatif ketiga, kata Bupati, jika ternyata hasil analisa, kapal DBS tidak layak dipertahankan karena sesuatu hal, maka Pemkab Sumenep akan melakukan kerjasama dengan operator pelayaran lainnya. “Semua itu masih berupa usulan. Kita tunggu persetujuan dari DPRD Sumenep. Yang pasti, kami sudah bersikap terhadap persoalan PT. Sumekar Line tersebut,”terangnya. Bupati mengungkapkan, sambil menunggu pihaknya akan melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) bagi seluruh BUMD di Sumenep. “Kami rencanakan RUPS itu, pada Selasa (03/07) mendatang. Jadi, pembenahan terhadap BUMD tidak hanya dilakukan ditubuh PT. Sumekar Line saja, tapi seluruh BUMD akan kami benahi. RUPS ini merupakan langkah awal mengecek sirkulasi kinerja BUMD,”ungkapya. Namun, Bupati mengakui, bahwa yang menjadi prioritas saat ini adalah persoalan kapal ke kepulauan. “Sebentar lagi kita akan menghadapi lebaran. Momen itulah yang membuat kami berupaya secepat mungkin menyelesaikan persoalan transportasi laut ke kepulauan Sumenep. Kami tidak ingin ada warga kepulauan keleleran di Pelabuhan Kalianget, gara-gara tidak ada kapal,”pungkasnya. ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
