Pemkab Sumenep Ngotot Pilkades Serentak Terlaksana Tahun Ini
News Room, Rabu ( 29/01 ) Pemerintah Kabupaten Sumenep ngotot Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tetap dilaksanakan tahun 2014, sesuai jadwal semula, meski anggaran pelaksanaannya tidak dianggarkan di APBD tahun ini. Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, S.Sos, M.Si mengatakan, pihaknya tetap konsisten melaksanakan hajat politik Desa enam tahunan itu. Meskipun ada Surat Edaran dari Mendagri, agar Pemkab menunda pelaksanaan Pilkades yang direncanakan dilakukan tahun ini demi kelancaran Pemilu Legislatif dan Pilpres. "Kami sudah berkoordinasi dengan pusat. Makanya kami tetap konsisten dengan rencana awal, akan melaksanakan Pilkades serentak tahun ini. Karena kami sudah berkoordinasi dengan pusat dan keputusannya bisa dilakukan tahun ini sesudah Pileg,"kata Moh Ramli, Rabu (29/01). Untuk anggaran penyelenggaraan Pilkades serentak yang belum dianggarkan di APBD tahun ini, lanjut Ramli, pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif. Meski belum ada kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif, tapi pihaknya optimis akan ada kesepakatan, sebab persoalan Pilkades itu memang perlu dilaksanakan sesuai batas akhir SK Kades. "Sepertinya ada kesepahaman antara kami dengan Komisi A, meski belum jadi kesepakatan. Tapi kami tetap berkoordinasi, yang jelas Pilkades itu tetap dilakukan tahun ini, setelah pemilu,"terangnya. Sesuai rencana pilkades serentak itu akan dilaksanakan bulan Oktober atau Nopember tahun ini. Karena, pada bulan tersebut merupakan waktu longgar dan bisa dilakukan pilkades serentak. "Rencananya Oktober atau Nopember dilaksanakan Pilkades serentak. Persoalan anggaran, kami sudah koordinasi dengan legislatif, agar bisa dibahas mendahului PAK,"tukasnya. Untuk menindak lanjuti koordinasi secara informal dengan Komisi A, pihaknya akan mengirim surat untuk membahas anggaran tersebut sebelum PAK. Sesuai jumlah desa yang akan menyelenggarakan Pilkades tahun ini sebanyak 90 Desa, anggarannya berkisar dibawah Rp. 2 milyar. Sementara itu, anggota Komisi A, DPRD Sumenep, Rukminto, SH menyatakan, penetapan anggaran pelaksanaan pilkades serentak tahun ini yang tidak dianggarkan di APBD 2014 ini tidak gampang, apalagi harus dibahas sebelum PAK. Bahkan dia mempertanyakan, kenapa Pemkab moro-moro mau melaksanakan Pilkades serentak tahun ini, padahal saat hendak dianggarkan di APBD 2014 ini eksekutif tidak mau. "Kemarin eksekutif tidak mau dianggarkan pelaksanaan pilkades serentak, alasannya sudah ada intruksi Mendagri bahwa tidak boleh ada pilkades ditahun ini. Tapi kenapa sekarang mau minta anggaran pilkades itu,"kata Rukminto. Politisi Partai Golkar itu menuding, pasti ada kepentingan lain dibalik pelaksanaan Pilkades serentak itu. Sebab, Pilkades itu bisa bermuatan politis kalau memang ada pihak tertentu yang akan memainkan. "Jangan-jangan ada kepentingan lain. Kalau kami menginginkan ada Perda pelaksanaan Pilkades dulu baru dilakukan Pilkades,"ucapnya. Lebih lanjut Rukminto mengungkapkan, pengajuan anggaran mendahului PAK itu ada mekanismenya, eksekutif harus membicarakan kepada komisi terkait, setelah ada kesepahaman antara eksekutif dengan komisi, baru dibicarakan di Banggar. "Pengajuan anggaran mendahului PAK itu kan ada mekanismenya. Dan itu tidak bisa diabaikan,"katanya. Sementara itu, poliisi PDI Perjuangan asal kepulauan, Darul Hasim Fath setuju dengan komitmen Pemkab. Sebaiknya Pilkades itu dilakukan tepat waktu, yakni sesuai SK pengangkatan Kades. "Tidak ada alasan untuk menundanya, Pilkades harus dilaksanakan sesuai masa jabatan SK Kades itu,"ujar Darul. Jika ada kebuntuan dalam penganggaran, eksekutif lebih baik menggunakan komunikasi dengan legislatif. "Itu kan bisa dibicarakan. Kalau memang sangat genting, apa pun bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama antara eksekutif dengan legislatif,"pungkasnya. ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
