Penyelesaian Konflik Lahan Harus Padukan Unsur Sosbud
News Room, Kamis ( 16/08 ) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, penyelesaian terhadap berbagai konflik lahan yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air harus dapat memadukan unsur hukum dan segi sosial budaya. "Bagaimanapun, penyelesaian konflik lahan harus memadukan antara pendekatan hukum dengan penyelesaian sosial dan budaya, agar rasa keadilan dapat semakin dipenuhi,"kata Presiden saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke 67 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung DPR Jakarta, Kamis (16/08). Menurut Yudhoyono, hal tersebut agar di kemudian hari akibat dari konflik lahan tidak menimbulkan aksi-aksi kekerasan dan tindakan main hakim sendiri. Ia memaparkan, terhadap masalah konflik lahan, pemerintah telah membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian, dan instansi terkait. "Tim ini saya beri tugas untuk mencari solusi yang terbaik, agar rakyat mendapatkan hak-haknya atas tanah, seraya tetap menjunjung tinggi dan menegakkan pranata hukum (rule of law)," tukasnya. Berkaitan dengan TNI, Presiden mengemukakan TNI yang tangguh, andal, dan profesional dengan dukungan alutsista yang modern diperlukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia yang memiliki wilayah teritorial yang luas. Karenanya, ujar dia, dalam beberapa tahun terakhir, dengan melihat pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik, pembangunan sektor pertahanan menjadi salah satu prioritas utama untuk mengejar ketertinggalan. "Penambahan anggaran belanja alutsista yang semakin besar kita tujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keandalan TNI dalam menjaga wilayah kedaulatan negara, untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan negara di masa damai, serta untuk ikut memelihara perdamaian dunia,"tutur Yudhoyono. Menurut Presiden, saat ini TNI telah menjelma sebagai kekuatan pertahanan negara yang semakin modern dan profesional yang juga merupakan buah dari keberhasilan Reformasi TNI yang dijalankan selama ini. Ia juga menuturkan, seiring dengan meningkatnya kualitas alutsista, pemerintah juga ingin meningkatkan pula profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Presiden memaparkan Indonesia juga terus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi masalah terorisme, konflik lahan, kekerasan horizontal, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Sedangkan, terhadap terorisme, Presiden memberi apresiasi dan penghargaan kepada kepolisian yang secara nyata mampu mencegah dan memberantas terorisme. "Bersama dengan masyarakat, kita harus tetap bahu membahu mencegah terjadinya tindak terorisme, yang berdampak buruk bagi stabilitas di dalam negeri dan jatuhnya korban tidak berdosa, serta memperburuk citra Indonesia di mata dunia,"katanya. ( Micom, Fery )
