Petugas Kesehatan Dan Tenaga Guru, Ikuti Bintek Service Provider
News room, Senin ( 25/10 ) Beberapa program pusat yang turun ke Kabupaten Sumenep terkait dengan program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berlangsung sejak 2007 lalu, dan Insya Allah akan berlanjut hingga tahun 2015 nanti, program pemberdayaan Masyarakat (PNPM), bantuan cacat berat, jaminan lanjut usia, dan ada bantuan yang turunnya tidak setiap tahun seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. H. Moh. Saleh, M.Si diwakili Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. H. Ach. Fauzi, MM pada pembukaan Bimbingan Teknis Service Provider di Hotel Utami Sumenep, Senin (25/10). Menurutnya, program pro rakyat tersebut diharapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya oleh masing-masing insatasi terkait dalam rangka penyempurnaan program, seperti halnya program keluarga harapan tersebut. “Pemerintah akan terus memperjuangkan kebutuhan penanggulangan kemiskinan dengan keadaaan yang ada di lapangan, karena selama ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga tidak semua Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) tersentuh program tersebut,”ujarnya. Dijelaskan, pada program PKH, sampai September 2011 dari 22.735 RSTM di 27 Kecamatan di Kabupaten Sumenep, hanya 14 Kercamatan dan 172 desa yang tersentuh PKH yaitu sebanyak 13.815 RSTM. Sehingga, perlu terus diperjuangkan beberapa Kecamatan dan Desa yang belum mendapatkan program PKH pada tahun-tahun mendatang. Sementara Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Jatim III, M. Taufik menjelaskan dilaksanakannya Bintek Servis Prosedur bagi tenaga kesehatan dan pendidikan di Sumenep ini diharapkan dapat menambah pemahaman terkait dengan pelaksanaan PKH. Sebab, tidak menutup kemungkinan sebgaian dari mereka merupakan orang baru dalam jabatannya. “Melalui Bintek mereka diharapkan dapat berperan dengan baik terhadap tugas masing-masing sebagai petugas service provider”ujarnya. Yakni, seperti ketersediaan sarana fasilitas kesehatan dan pendidikan, pencatatan formulir, dapat memberikan layanan kepada peserta PKH tanpa diskriminasi dan sebagainya. Hingga pada pelaksanaan verifikasi pembuktian tingkat kehadiran komitmen peserta PKH. Ditanya mengenai kapan relisasi PKH bisa mencakup seluruh Kecamatan dan Desa yang ada, Taufik mengaku secara nasional pada tahun 2-12 nanti PKH akan menjadi program nasionalo, sehingga diharapkan seluruh daerah mendapat program PKH. Disamping itu, peran Pemerintah Daerah terhadap PKH sangat diharapkan, sehingga program tersebut dapat menyentuh seluruh wearga sangat miskin di Indonesia. ( Ren, Esha )
