Politik Sebagai Alat Perjuangan Gerakkan Pemerintahan Yang baik
News Room, Senin ( 07/04 ) Banyaknya kritikan yang menilai terhadap para Ulama yang terjun langsung di ranah politik praktis di Indonesia, yang dianggap telah melenceng dari cita-cita para Ulama sendiri, ditanggapi serius oleh Drs. KH. A. Warist Ilyas saat dihubungi News Room diruang kerjanya, Senin pagi (07/04). Menurut salah seorang pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-guluk ini memang diakui secara obyektif, mungkin ada oknum yang dalam perjuangannya di partai politik hanya mencari kursi kekuasaan, sehingga banyak menimbulkan konflik internal hanya gara-gara persoalan duniawi saja. Padahal menurutnya, sebagai Ulama ia harus tetap dalam perjuangannya untuk mengedepankan kepentingan ummat Islam serta kepentingan bersama yang mengarah kepada hal kebaikan. Karena itu, melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW yang banyak di peringati oleh ummat Islam sekarang ini, para Ulama, baik yang tetap konsis di pondok maupun yang terjun di partai politik hendaknya tetap saling menjaga solidaritas semata-mata untuk perjuangan Islam dan masyarakat secara umum di negeri tercinta ini. Kiai yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Sumenep ini mengakui, meski dirinya sangat sulit untuk memilah orang yang pemahamannya memang kadang tidak seiring dengan jiwa dan pembicaraannya. Namun bagi KH. Warist Ilyas, secara pribadi harus tetap memegang komitmen untuk terus berusaha mendahulukan dakwah dari pada kepentingan pribadi maupun golongannya. Kiai Warist menambahkan, sebagai seorang ulama pihaknya harus tetap mem-filter keimanan, agar tidak terkontaminasi sesuatu hal yang terkadang tidak disadari telah mencoreng kepribadian Islam, apalagi keluar dari dimensi keagungan ajaran Islam. Yang jelas tegas Kiai Warist, sebagai Ulama yang kebetulan di percaya untuk berperan di dunia politik dan dipercaya masyarakat duduk di sebuah jabatan yang memiliki peran dalam pengambilan kebijakan, hendaknya memiliki keyakinan jika politik bisa dijadikan alat perjuangan untuk lebih menggerakkan pemerintahan negeri ini kearah yang lebih baik dan bermartabat, dan bukan malah sebaliknya. Sebab apabila mayoritas pengambil kebijakan itu dipegang non muslim, di khawatirkan akan merugikan kepentingan muslim itu sendiri, yang keberadaannya justru mayoritas. ( Ren, Esha )
Berita Terbaru
