News Room, Senin ( 05/01 ) Puluhan jemaah haji asal kepulauan Masalembu dan Sapeken terlantar. Hal itu dikarenakan tidak adanya kapal yang beroperasi ke wilayah tersebut. Akibatnya, mereka terpaksa menumpang di rumah kerabat yang ada di wilayah daratan Kota Sumenep. Tidak beroperasinya kapal ke Masalembu dan Sapeken, dikarenakan jalur itu merupakan jalur yang dilalui kapal-kapal perintis. Sedangkan kapal perintias, yakni KMP Amukti Palada dan KMP Padi, sudah habis masa kontraknya, sehingga tidak bisa melayani pelayaran menuju dua pulau tersebut. Kondisi itu ternyata disesalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep asal kepulauan, seperti yang dilontarkan Tuan Yusuf. “Seharusnya Pemerintah Kabupaten bertindak cepat dalam menyikapi persoalan itu, agar masyarakat kepulauan tidak merasa dikesampingkan,†katanya. Menurutnya, tak adanya kapal yang beroperasi ini, bukan hanya jemaah haji asal kepulauan saja yang harus menerima imbasnya, melainkan persediaan sembilan bahan pokok (sembako) di kepulauan masalembu juga mulai terkikis, sehingga warga terpaksa harus membeli dengan harga cukup tinggi. Hal senada juga dilontarkan Mu’arifin, Anggota DPRD asal Sapeken. Ia menerangkan, sebenarnya persoalan ini merupakan persoalan tahunan, sehingga pemerintah kabupaten, baik eksekutif maupun legislatif bersikap aktif dalam menyikapinya. “Ini kan persoalan tahunan, jika kapal keperintisan masa kontraknya habis, otomatis jalur itu kosong. Jadi, kenapa jauh-jauh sebelumnya tidak segera diatasi dengan menyewa kapal yang ada,†ujarnya. Mu’arifin menilai, sikap pemkab terlalu lamban dalam menyikapi persoalan ini, sehingga warga kepulauan masalembu dan sapeken harus menerima akibatnya. Sementara, Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Moh. Hanafi, mengaku, persoalan itu akan cepat teratasi. Sebab, pemkab melalui Dinas Perhubungan Sumenep sudah melayangkan surat ke Komisi C, terkait pemberian subsidi sebesar Rp. 22 juta/trayek, untuk kapal DBS (Dharma Bahari Sumekar), sebagai kapal pengganti sementara untuk melayari kebutuhan transportasi Masalembu dan Sapeken. “Kami baru terima surat itu, dan akan langsung di rapatkan. Dipastikan, DBS akan secepatnya bisa melayari dua kepulauan tersebut. Apalagi, melihat kebutuhan masyarakat yang mendesak. Besok (Selasa, 06/01), kapal DBS sudah bisa beroperasi,â€Âtegasnya. Namun, mengenai besaran subsidi yang diusulkan Pemkab Sumenep, Hanafi mengatakan, akan mengkaji terlebih dahulu, apakah subsidi itu dinilai terlalu besar atau tidak. ( Nita, Adjie )