Puluhan LSM Dan Abang Becak Tuntut SK Gubernur Dicabut
News Room, Jumat ( 16/12 ) Sekitar 30 aktivis lembaga swadaya masyarakat penegak pilar bangsa dan abang becak Sumenep, berdemonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD setempat, Jumat (16/12) pagi. Mereka menuntut Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur, terkait pelarangan penggunaan beras impor untuk disalurkan sebagai beras bagi warga miskin (raskin) dicabut. Korlap aksi, Edy Junaidi menjelaskan, pengeluaran SK Gubernur itu tidak relevan dengan kondisi dilapangan. Saat ini, para petani baru memasuki musim tanam hingga 3 bulan kedepan, sedangkan raskin sangat dibutuhkan oleh keluarga tidak mampu. “Akibatnya, raskin untuk jatah Nopember dan Desember 2011, terlambat. Ini yang kami soroti, kenapa SK itu diterbitkan dikala rakyat miskin sangat membutuhkan,”kata Edy, didepan kantor DPRD Sumenep, Jumat (16/12). Menurut Edy, terlambatnya pendistribusian raskin di Sumenep ini, sebagai buntut turunnya SK Gubernur Jatim tersebut, karena stok beras lokal (bukan impor) kosong. “Untuk itu, kami mendesak Bupati dan DPRD Sumenep supaya mencarikan solusi, agar SK Gubernur Jatim yang melarang Bulog mengambil beras impor sebagai jatah raskin dicabut. Tolong, kondisi para penerima manfaat raskin juga dipikirkan,”terangnya. Aksi para pendemo untuk didepan gedung DPRD Sumenep, berakhir dengan penyegelan pintu masuk. Mereka merasa kecewa terhadap anggota Komisi A DPRD setempat, karena hanya ditemua dua anggota, yakni Moh. Ali dan A. Junaidi. Penyegelan itu dilakukan dengan menutup pintu pagar masuk DPRD Sumenep, lalu menempelkan poster-poster dan menempatkan kursi-kursi di atas pagar. Puas melampiaskan kemarahannya di DPRD, akhirnya puluhan pendemo membubarkan diri secara tertib, sambil dikawal oleh aparat Kepolisian Sumenep. ( Nita, Esha )
