Putusan MK Perlu Kajian Lebih Dalam
Sumenep-Kominfo News Room : Menurut Sekjen DPP PDI-Perjuangan, Pramono Anung, di Palembang, PDI-Perjuangan sebagai bagian dari bangsa tentu akan melihat bahwa keputusan itu dan akan mempelajari serta mengkajinya. "Kami yakin dan percaya sebuah demokrasi akan maju apabila partai politik sebagai komponen utama demokrasi bisa berjalan dengan baik, ketika MK memutuskan akan mengizinkan atau memperbolehkan adanya calon independent tentunya ini perlu kami kaji secara mendalam," katanya. Sementara, Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar, H. Surya Paloh, mengemukakan masalah keputusan MK mengizinkan kehadiran calon independent merupakan suatu hal yang cukup memberikan surprise tentunya bagi posisi Partai Politik di negeri ini. "Saya yakin ini merupakan suatu pekerjaan rumah yang akan dilakukan segera untuk dievaluasi oleh DPP Partai Golkar, saya yakin dan percaya juga tentunya sahabat saya mas Taufik Kiemas beserta rekan-rekan dari DPP PDI-Perjuangan akan mengambil sikap sama," ujarnya. Jadi, akan mencoba melakukan evaluasi dan melihat sisi baik, sisi buruk hasil dari keputusan MK itu, paparnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura, Fuad Bawazier, memiliki pendapat lain. Ia menilai sebaiknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan calon independen diperluas bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga dapat berlaku untuk DPR, DPRD, dan Presiden. "Saya menginginkan calon independen diperluas tidak hanya kepala daerah, tetapi dengan pengaturan mekanismenya supaya di DPR, DPRD, dan presiden ada jalur untuk calon independen," kata Fuad di Jakarta, Selasa (24/07) kemarin. Fuad mengatakan dirinya mendukung putusan calon independen karena hal itu akan membuat demokrasi lebih terbuka, luas, dan adil. Ia menjelaskan tidak bisa partai menjadi semacam kekuatan monopoli yang semuanya melalui partai, sehingga partai jadi partai yang korup. "Semuanya jadi duit karena punya kekuatan monopoli, di mana-mana monopoli punya sifat mencari keuntungan lebih dari yang semestinya. Karena itu, akhirnya partai-partai jualan tiket karena tidak ada pilihan," katanya. Akibatnya, lanjut Fuad, karena orang jadi kepala daerah harus ambil tiket dari partai politik. Sebagian pilihan masyarakat tidak semuanya mau menyalurkan via partai politik sehingga golput besar di Indonesia karena masalah parpol. "Menutup sama sekali jalur calon independen, sementara partainya belum benar adalah nggak beres. Jadi kita harus membuka untuk jalur independen," katanya. ( Antara, Esha )
